Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PALEMBANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) bersama Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sumsel mendorong penguatan tata kelola pemerintahan desa melalui percepatan program pembangunan, transparansi keuangan, serta inovasi digital desa dalam audiensi yang digelar di Palembang, Kamis (18/6/2026). Pertemuan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan ribuan pemerintah desa di wilayah Sumsel.
Audiensi tersebut dihadiri Gubernur Sumsel Herman Deru bersama jajaran APDESI Merah Putih Sumsel yang menaungi 2.856 kepala desa. Dalam pertemuan itu, APDESI menyampaikan apresiasi atas penyaluran dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) Tahun Anggaran 2025 yang dinilai membantu operasional pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta kegiatan pembangunan berbasis swakelola.
Ketua APDESI Merah Putih Sumsel Mulyanto menyampaikan bahwa pihaknya juga berkomitmen menyelesaikan laporan keuangan secara tertib dengan pendampingan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD).
“Kami juga akan menyelesaikan seluruh laporan keuangan dengan berkoordinasi bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” kata Mulyanto sebagaimana dilansir Adpim, Kamis, (18/06/2026).
Ia menegaskan APDESI siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung program pembangunan daerah yang menyasar langsung ke desa-desa di Sumsel.
Sementara itu, Gubernur Sumsel Herman Deru menekankan pentingnya penguatan organisasi APDESI hingga tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) agar mampu memperkuat suara dan aspirasi pemerintah desa di tingkat nasional.
“Karena setiap DPC memiliki hak suara di tingkat nasional,” ujarnya.
Herman Deru juga menilai bahwa kekuatan organisasi menjadi kunci dalam memperjuangkan kepentingan desa secara kolektif.
“Sebab bapak-bapak ini dipercaya masyarakat, sehingga harus benar-benar memaknai tujuan organisasi ini,” katanya.
Ia menambahkan bahwa struktur organisasi yang kuat akan membuat aspirasi desa lebih efektif tersampaikan dibandingkan perjuangan secara individu.
“Dengan berorganisasi, kita memiliki kekuatan ketika menyampaikan aspirasi,” katanya.
Dalam forum tersebut, Herman Deru juga menyoroti berbagai persoalan krusial di tingkat desa, mulai dari batas wilayah hingga akurasi data kemiskinan yang dinilai masih menjadi tantangan dalam perencanaan pembangunan.
Ia mencontohkan bahwa perubahan kondisi alam kerap membuat batas desa menjadi tidak jelas, sehingga membutuhkan penataan ulang berbasis data dan teknologi.
“Dulu batas desa ditandai dengan sungai dan pohon. Kini banyak sungai yang berubah alur dan pohon yang menjadi penanda sudah banyak ditebang,” jelasnya.
Selain itu, ia menekankan perlunya inovasi digital melalui penyusunan peta desa digital untuk memperkuat basis data pembangunan.
“Kita harus segera membuat peta desa digital. Ini merupakan sebuah terobosan,” tegasnya.
Herman Deru juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana desa di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Di tengah ruang fiskal yang sempit, kita harus tetap transparan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kepala desa memiliki peran strategis sebagai pemimpin pemerintahan, masyarakat, sekaligus pelayan publik yang harus mampu menjaga stabilitas sosial dan keamanan.
Selain itu, ia mengingatkan agar pemerintah desa meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta ancaman sosial lainnya, termasuk kebakaran hutan dan lahan serta peredaran narkoba di wilayah masing-masing.
Pertemuan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pemerintah provinsi dan APDESI dalam mempercepat pembangunan desa berbasis data, transparansi, dan inovasi digital agar program pembangunan lebih tepat sasaran. []
Redaksi02 | Nadiya.
