Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Indonesia dan Malaysia memperluas kerja sama pembangunan perdesaan melalui penandatanganan nota kesepahaman yang mencakup penguatan kapasitas desa, digitalisasi, kewirausahaan, pariwisata, hingga pengentasan kemiskinan. Kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kerja yang akan menyusun program konkret di kawasan perdesaan kedua negara.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Wakil Perdana Menteri (Wapm) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menandatangani nota kesepahaman tersebut di Kantor Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Kamis (17/9/2026).
“Kami berharap MoU ini bukan hanya sekedar dokumen yang tak bernilai, tapi kami ingin implementasi itu bisa dieksekusi, karena sejatinya kita diberi mandat oleh rakyat, ingin memberikan yang terbaik buat kesejahteraan rakyat,” ujar Yandri dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).
Sebagaimana diberitakan Detiknews, Kamis, (17/09/2026), kerja sama tersebut akan diawali dengan pembentukan Tim Kerja Indonesia-Malaysia. Tim ini disiapkan untuk mematangkan pelaksanaan berbagai program dengan mengadopsi sejumlah model pengembangan perdesaan yang telah dijalankan Kemendes PDT.
Salah satu program yang menjadi contoh adalah desa ekspor. Yandri menyebut program tersebut telah menghasilkan ekspor perdana dari Jawa Timur berupa gula aren organik dari Kabupaten Pacitan ke Malaysia.
“Kami punya desa ekspor. Saya sebagai Menteri Desa sudah melepas ekspor perdana dari Jawa Timur di Kabupaten Pacitan, gula aren organik ke Malaysia,” tutur Yandri.
Selain membuka akses pasar bagi produk desa, kerja sama tersebut diarahkan untuk mengembangkan desa wisata. Kedua negara dapat mendorong promosi serta kunjungan wisatawan Indonesia dan Malaysia ke desa-desa wisata di masing-masing negara.
“Pengembangan kerja sama dilakukan melalui pertukaran pengalaman dan data antara Indonesia dan Malaysia dalam pembangunan perdesaan,” ungkap Yandri.
Ruang lingkup kerja sama juga mencakup peningkatan kapasitas pengelolaan desa, digitalisasi untuk mendukung kemajuan perdesaan, pengembangan kewirausahaan dan usaha desa, ekowisata serta agrowisata. Program pendidikan dan pelatihan vokasi serta teknis bagi pemuda desa juga menjadi bagian dari kesepakatan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan.
Kerja sama tersebut dilakukan ketika Indonesia masih menghadapi tantangan dalam pembangunan perdesaan. Dari total 75.266 desa yang disebut dalam laporan tersebut, masih terdapat desa yang berada dalam kategori tertinggal dan sangat tertinggal.
Dari sisi Malaysia, Ahmad Zahid Hamidi berharap kerja sama bilateral tersebut dapat menghasilkan program yang mempercepat pembangunan kawasan perdesaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua negara.
“Kita berharap kerja sama ini bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Agenda penandatanganan turut dihadiri Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Muzafar Shah Mustafa bersama sejumlah pejabat Kementerian Kemajuan Desa dan Kementerian Luar Negeri Malaysia. Dari Indonesia, Yandri didampingi Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT) Ahmad Riza Patria, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes Taufik Madjid, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama.
Melalui pembentukan tim kerja dan cakupan kerja sama yang luas, Indonesia dan Malaysia menempatkan pembangunan perdesaan sebagai bidang yang dapat dikembangkan melalui pertukaran pengalaman, data, kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan potensi ekonomi dan pariwisata desa. []
Redaksi02 | Nadiya.
