Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KULON PROGO – Penguatan ekosistem pariwisata halal di Desa Wisata Jatimulyo, Kabupaten Kulon Progo (Kulon Progo), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), terus didorong melalui percepatan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Upaya tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat halal kepada lima perwakilan UMKM sebagai bagian dari program kolaborasi antara Kementerian Pariwisata dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian bagi konsumen, tetapi juga menjadi instrumen peningkatan daya saing usaha masyarakat di desa wisata. Penyerahan sertifikat dilakukan di Desa Wisata Jatimulyo yang dinilai berhasil menunjukkan perkembangan sektor pariwisata berbasis masyarakat.
“Kehadiran kami hari ini bukan hanya untuk menyerahkan sertifikat halal, tetapi juga untuk menegaskan komitmen bersama dalam membangun ekosistem pariwisata yang semakin berkualitas, inklusif, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” kata Widiyanti, sebagaimana diwartakan Koran Jakarta, Senin, (01/06/2026).
Program percepatan sertifikasi halal tersebut merupakan tindak lanjut kerja sama strategis antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH yang dimulai sejak Juli 2025 melalui proyek percontohan di 20 desa wisata. Sejak akhir 2025, program diperluas ke 1.500 desa wisata di berbagai daerah di Indonesia.
Desa Wisata Jatimulyo dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki sejumlah capaian di bidang pariwisata. Desa tersebut meraih Juara I Kategori Desa Wisata Maju pada Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI) 2024 dan telah memperoleh fasilitasi sertifikasi desa wisata berkelanjutan sejak 2020.
Hingga 30 Mei 2026, Desa Wisata Jatimulyo mencatat sebanyak 123 pelaku UMKM dan 139 produk telah memperoleh sertifikat halal. Secara nasional, kolaborasi Kementerian Pariwisata dan BPJPH menghasilkan 31.548 sertifikat halal di 1.116 desa wisata yang tersebar di 34 provinsi.
Menurut Widiyanti, manfaat sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan wisata, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha desa.
“Ketika UMKM tesertifikasi halal, daya saingnya meningkat. Kepercayaan konsumen bertambah, akses pasar semakin terbuka, baik untuk wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara,” kata Widiyanti.
Kepala BPJPH Haikal Hasan menilai tren pariwisata halal terus berkembang di berbagai negara karena identik dengan standar kesehatan, kebersihan, serta transparansi layanan yang dapat diterima seluruh kalangan.
“Halal kini menjadi simbol kesehatan, kebersihan, kepercayaan, dan transparansi yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Haikal.
Haikal juga berharap sinergi antara Kementerian Pariwisata dan BPJPH dapat diperluas ke lebih banyak daerah guna memperkuat industri halal nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata DIY Imam Pratanadi menyebut sertifikasi halal menjadi bagian dari pembangunan kualitas usaha di desa wisata. Menurutnya, legalitas produk yang diperoleh pelaku UMKM juga mencerminkan peningkatan kapasitas ekonomi desa.
“Ketika produk-produk UMKM di desa wisata memperoleh sertifikasi halal, yang sedang kita bangun bukan hanya legalitas produk, melainkan peradaban usaha yang lebih bermartabat. Kita sedang menegaskan bahwa desa mampu menjadi ruang ekonomi yang maju tanpa kehilangan keluhuran nilainya,” kata Imam.
Bupati Kulon Progo (Kulon Progo) Agung Setyawan berharap semakin banyak destinasi wisata di wilayahnya memperoleh sertifikasi halal sehingga mampu meningkatkan rasa aman wisatawan sekaligus mendorong pertumbuhan kunjungan ke daerah tersebut.
“Kami sangat bangga dan berterima kasih atas kepercayaan ini. Kami akan terus berupaya agar semakin banyak destinasi wisata di Kulon Progo yang memiliki sertifikasi halal,” ucap Agung.
Program percepatan sertifikasi halal di Desa Wisata Jatimulyo diharapkan menjadi model pengembangan ekonomi desa berbasis pariwisata yang berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi desa wisata sebagai motor pertumbuhan ekonomi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
