Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KENDAL – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Kediten, Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal menjadi destinasi wisata berbasis pegunungan. Lokasi koperasi yang berada di lereng Gunung Prau pada ketinggian sekitar 1.385 meter di atas permukaan laut dinilai memiliki potensi ekonomi baru bagi masyarakat desa.
KDKMP Desa Kediten belakangan dikenal sebagai koperasi “di atas awan” karena berada di kawasan pegunungan dengan panorama alam yang menarik. Kondisi tersebut dinilai dapat menjadi peluang untuk mengembangkan sektor wisata sekaligus memperkuat perekonomian desa.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Jateng Eddy Sulistiyo Bramianto mengatakan, pendekatan pengembangan koperasi di wilayah pegunungan harus berbeda dengan koperasi di kawasan perkotaan.
“Untuk pendekatan dengan KDKMP yang lokasinya kurang strategis seperti berada di pegunungan atau area hutan dilakukan dengan terus memberikan inovasi usaha yang sekiranya potensial di daerah tersebut,” kata Bram, sebagaimana dilansir Tribuntrends, Jumat (29/05/2026).
Menurut Bram, lokasi koperasi yang jauh dari pusat keramaian justru dapat menjadi kekuatan baru apabila dikembangkan melalui konsep wisata alam dan usaha berbasis potensi lokal masyarakat.
“Selain inovasi tersebut tentunya juga perlunya dukungan aktif dari pemda setempat untuk dapat mendukung kegiatan KDMP,” terangnya.
Selain pengembangan wisata, Dinkop UKM Jateng juga mendorong KDKMP memperluas kemitraan dengan pihak swasta, badan usaha milik negara (BUMN), hingga lembaga keuangan untuk memperkuat akses permodalan dan pengembangan usaha koperasi desa.
“Selain itu Dinkop juga berupaya agar KDMP dapat bermitra dengan Himbara atau lembaga keuangan seperti LPDB serta KSP/KSPPS untuk akses permodalannya, seperti program kakak asuh,” kata Bram.
Ia menjelaskan, koperasi desa tidak hanya berfungsi sebagai pusat layanan kebutuhan pokok masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan produk unggulan lokal.
“Butuh pendekatan berbasis digitalisasi terutama KDKMP yang berlokasi di perkotaan,” imbuh Bram.
Menurutnya, koperasi juga dapat berperan sebagai offtaker atau penampung hasil sumber daya alam desa agar pemasaran produk masyarakat lebih terorganisir dan berkelanjutan.
“Bahkan, KDKMP bisa menjadi offtaker untuk desa yang memiliki potensi sumber daya alam yang bisa dijual sehingga aspek kelembagaan maupun usahanya bisa tetap berkelanjutan,” bebernya.
Di sisi lain, pengembangan KDKMP masih menghadapi sejumlah kendala, terutama terkait keterbatasan lahan pembangunan gedung koperasi di beberapa daerah. Bram menyebut, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025, setiap desa dan kelurahan diwajibkan menyediakan lahan sekitar 1.000 meter persegi untuk pembangunan koperasi.
Namun, tidak semua daerah memiliki ketersediaan lahan yang memadai. Pembangunan koperasi juga tidak diperbolehkan berada di area sawah produktif, Lahan Sawah Dilindungi (LSD), maupun Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Iya, terkait pembangunan gedung terdapat kendala pada ketersediaan lahan di kabupaten/kota yang terbatas,” ucap Bram.
Ia menambahkan, sejumlah daerah akhirnya memilih penggabungan pengelolaan koperasi antar desa karena keterbatasan jumlah penduduk produktif maupun minimnya lahan pembangunan.
“Ada di Purworejo 40 desa bergabung dengan desa terdekat karena desa tersebut kurang produktif dengan jumlah penduduk produktif kurang dari angka 500,” katanya.
Pemprov Jateng berharap keberadaan KDKMP dapat menjadi simbol kebangkitan ekonomi desa sekaligus membuka peluang usaha baru berbasis wisata dan potensi lokal masyarakat pedesaan. []
Redaksi02 | Nadiya.
