Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SIDOARJO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menargetkan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi penggerak utama ketahanan pangan di wilayah perdesaan melalui penguatan kelembagaan, dukungan pendanaan, serta peningkatan kapasitas usaha yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi BUM Desa SIGAPP (Sinergi Gerak Ketahanan Pangan Perdesaan) yang berlangsung pada 20–22 Mei 2026 di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan ini menjadi forum penguatan sinergi antara pemerintah dan pengelola BUM Desa dalam mendukung ketersediaan pangan sekaligus memperkuat ekonomi desa.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Pemprov Jatim, Damin, mengatakan peran BUM Desa semakin strategis karena sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan sektor pangan sebagai prioritas pembangunan desa.
“Sesuai amanat PP Nomor 11 Tahun 2021, salah satu tujuan pendirian BUM Desa adalah melakukan kegiatan pelayanan umum melalui pengelolaan Lumbung Pangan Desa. BUM Desa menjadi ujung tombak ketersediaan pangan bagi masyarakat,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Serayu Nusantara, Kamis, (21/05/2026).
Menurut Damin, penguatan fungsi BUM Desa semakin mendapat dukungan setelah terbitnya Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia (Permendes PDT RI) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Fokus Dana Desa 2026. Regulasi tersebut menetapkan ketahanan pangan, energi, dan pengembangan lembaga ekonomi desa sebagai prioritas penggunaan Dana Desa.
Data Desa Center Jatim per 21 Januari 2026 menunjukkan sebanyak 1.215 BUM Desa telah menjalankan usaha di sektor budidaya pertanian. Aktivitas tersebut mencakup subsektor pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga kehutanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat desa.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi BUM Desa, mulai dari keterbatasan modal usaha, kapasitas pengelolaan, hingga akses pemasaran. Untuk memperkuat daya saing, Pemprov Jatim menyalurkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pemberdayaan BUM Desa sebesar Rp6,1 miliar kepada 61 BUM Desa sepanjang 2026.
“Dari 61 lokasi BKK, 29 BUM Desa menggunakan stimulan usaha di bidang budidaya pertanian dengan prioritas pengadaan barang modal produktif,” jelas Damin.
Ia menambahkan, setiap BUM Desa penerima bantuan memperoleh stimulan sekitar Rp100 juta guna memperkuat usaha produktif yang dijalankan di tingkat desa.
Selain dukungan pendanaan, Dinas PMD Jatim juga menjalankan berbagai program pendampingan seperti Pendawa Desa, Jempol Ibu, Klinik BUM Desa, serta fasilitasi promosi melalui kegiatan misi dagang dan pameran guna memperluas akses pasar produk desa.
Sementara itu, Kepala Dinas (Kadis) PMD Pemprov Jatim, Budi Sarwoto, mengungkapkan hingga April 2026 terdapat 6.704 BUM Desa yang telah berbadan hukum, sedangkan 1.004 lainnya masih menjalani proses legalisasi. Menurutnya, kepastian hukum menjadi faktor penting untuk menciptakan tata kelola usaha desa yang profesional dan berkelanjutan.
Rakor tersebut diharapkan mampu memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mengoptimalkan peran BUM Desa sebagai penggerak ekonomi desa. Dengan dukungan regulasi, pendanaan, dan pendampingan yang berkelanjutan, BUM Desa diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat perdesaan. []
Redaksi02 | Nadiya.
