Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PELALAWAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan agar serius memperbaiki infrastruktur jalan desa yang rusak dan tidak hanya menjadikannya pembahasan rutin dalam rapat tahunan. Sorotan itu muncul dalam Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Rakortekbang) pembahasan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah Tahun 2027 di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pelalawan, 13 Mei 2026.
Anggota DPRD Pelalawan dari Fraksi Demokrat, Asnol Mubarack, menilai kondisi sejumlah jalan desa di Pelalawan masih memprihatinkan dan berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga kesehatan masyarakat pedesaan.
“Pemerintah jangan hanya fokus pembangunan di kawasan perkotaan. Jalan desa ini menyangkut kehidupan masyarakat banyak dan menjadi akses utama pergerakan ekonomi warga,” tegasnya, sebagaimana diberitakan RBO, Selasa, (19/05/2026).
Menurut Asnol, jalan desa memiliki peran vital sebagai jalur distribusi hasil perkebunan dan akses utama masyarakat menuju fasilitas umum. Karena itu, pembangunan infrastruktur desa harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Ia mencontohkan kerusakan berat yang sebelumnya terjadi di Jalan Desa Sungai Ara, Kecamatan Pelalawan. Meski perbaikan mulai dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), ia menyebut masih banyak ruas jalan lain yang membutuhkan perhatian serius.
Beberapa titik yang disoroti antara lain jalan di Desa Ransang, Kuala Tolam, Desa Sering, hingga jalan lingkungan di Kelurahan Pelalawan. Selain itu, kondisi serupa juga terjadi di Kecamatan Bunut, seperti di Desa Keriung, Desa Sungai Buluh, Desa Lubuk Mas, dan jalan lingkungan Kelurahan Bunut.
“Masih banyak masyarakat mengeluhkan kondisi jalan yang rusak. Kalau hujan sulit dilalui, kalau panas berdebu. Ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat sehari-hari,” ujarnya.
Asnol juga menyoroti kerusakan Jalan Poros menuju Desa Kuala Panduk di Kecamatan Teluk Meranti yang disebut sering menjadi keluhan warga karena menghambat mobilitas masyarakat.
Ia meminta Pemkab Pelalawan memiliki skala prioritas yang jelas dalam pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan penghubung antardesa yang menjadi akses utama masyarakat desa.
“Jangan menunggu rusak total baru diperbaiki. Kalau infrastruktur desa terus diabaikan, masyarakat yang jadi korban. Aktivitas ekonomi terhambat, biaya transportasi meningkat dan masyarakat semakin kesulitan,” katanya.
Dalam forum Rakortekbang tersebut, Asnol juga meminta agar Dinas PUPR tidak hanya melakukan perbaikan sementara atau tambal sulam, melainkan peningkatan badan jalan secara menyeluruh agar manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
Berdasarkan penjelasan Dinas PUPR dalam forum itu, sejumlah ruas jalan direncanakan akan mendapat penanganan bertahap dan peningkatan badan jalan pada anggaran Tahun 2027 mendatang.
Namun, Asnol mengingatkan agar komitmen pembangunan tidak berhenti sebatas pembahasan di ruang rapat. Ia meminta pemerintah daerah menunjukkan langkah nyata dalam mempercepat pembangunan infrastruktur desa.
“Setiap tahun persoalan jalan rusak selalu dibahas. Tapi masyarakat masih menghadapi kondisi yang sama. Pemerintah harus serius dan menjadikan infrastruktur desa sebagai prioritas utama,” tegas Asnol.
Menurutnya, pembangunan jalan desa yang layak akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama petani dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada akses transportasi darat.
“Kalau jalan bagus, ekonomi bergerak. Hasil kebun lancar keluar, masyarakat mudah beraktivitas dan pembangunan desa juga ikut tumbuh,” pungkasnya. []
Redaksi02 | Nadiya.
