Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemanfaatan dana desa dinilai memiliki peran strategis dalam menekan penyebaran tuberkulosis (TB) di tingkat masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Efektivitas penggunaan anggaran menjadi faktor kunci dibandingkan besaran dana yang dialokasikan setiap tahun.
Direktur Pascasarjana Universitas YARSI, Tjandra Yoga Aditama, menegaskan bahwa meskipun alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mengalami dinamika, fokus utama harus pada ketepatan sasaran penggunaan dana.
“Walaupun ada penurunan anggaran, yang lebih penting adalah bagaimana pemanfaatannya. Akan sangat baik jika dana yang ada digunakan lebih tepat sasaran, termasuk untuk pengendalian TB,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dihimpun, realisasi dana desa dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi, mulai dari Rp785,7 triliun pada 2021, meningkat menjadi Rp881,4 triliun pada 2023, lalu menurun ke Rp863,5 triliun pada 2024 dan diperkirakan Rp864,1 triliun pada 2025.
Menurut Tjandra, Indonesia masih menghadapi beban kasus TB yang tinggi sehingga intervensi di tingkat desa menjadi sangat penting. Penyebaran penyakit yang terjadi di lingkungan komunitas menjadikan desa sebagai garda terdepan dalam pengendalian.
“TB adalah masalah bangsa kita. Ini juga menjadi salah satu prioritas dalam Asta Cita, sehingga implementasinya harus sampai ke pedesaan. Karena itu, sudah tepat jika dana desa digunakan secara proporsional untuk pengendalian TB,” katanya.
Ia menekankan bahwa dana desa sebaiknya tidak digunakan untuk pengadaan obat atau alat diagnosis karena sudah ditanggung pemerintah pusat melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Fokus anggaran, lanjutnya, perlu diarahkan pada pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan kader kesehatan, penyuluhan, dan edukasi.
“Dana desa tidak perlu digunakan untuk obat atau alat diagnosis. Fokusnya lebih pada pemberdayaan masyarakat, seperti kader kesehatan, penyuluhan, dan edukasi,” jelasnya.
Tjandra juga menyinggung praktik di India melalui program Nikshay Poshan Yojana yang memberikan bantuan langsung kepada pasien TB sebagai bentuk dukungan selama masa pengobatan.
“Pemerintah pusat juga bisa memberikan bantuan langsung kepada pasien TB di desa, seperti yang dilakukan di India,” tambahnya.
Ia menilai keberhasilan penanggulangan TB di desa sangat bergantung pada peran kepala desa dan tokoh masyarakat, terutama dalam deteksi dini, pendampingan pengobatan hingga tuntas, serta edukasi untuk menghilangkan stigma.
“Peran pemuka masyarakat sangat penting agar tidak ada stigma, dan pasien benar-benar menyelesaikan pengobatan,” pungkas Tjandra.
Optimalisasi dana desa untuk edukasi dan pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekan penularan TB di tingkat keluarga, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas masyarakat secara berkelanjutan. []
Redaksi02 | Nadiya.
