Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SURABAYA – Masih banyak Bank Umum Milik Desa atau BUMdes yang tidak beroperasi. Seperti data hasil uji petik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menujukkan bahwa 26,6 persen BUMdes tidak beroperasi, sebanyak 67,6 persen BUMdes belum beroperasi dengan baik dan hanya 5,8 persen BUMdes beroperasi dengan baik.
Lyla Rachmaningtyas, dosen Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) mengatakan sebetulnya BUMdes bisa dikelola dengan baik. Bahkan banyak potensi wisata yang bisa dijadikan sumber pendapatan desa. “Untuk menciptakan tata kelola yang baik maka prinsip profesionalitas, terbuka dan bertanggungjawab, partisipatif, priorotas sumber daya lokal dan berkelanjutan harus dipegang teguh dan dilaksanakan,” kata Lyla, dilansir dari rilis oleh media.
Potensi desa wisata kurang tergarap
Maka sudah seharusnya perencanaan operasional BUMdes juga harus ada. Ia mengatakan beberapa waktu lalu mengadakan Pengabdian Masyarakat atau Pengmas sekitar 6-7 Oktober 2024. Ia mengatakan secara spesifik saat Pengmas, ada hasil pengamatan tim Unair menunjukkan masih kurang tergarapnya potensi desa wisata dan lembaga pengelola desa wisata yaitu BUMdes di Desa Sidoharjo, Kabupaten Kulonprogo.
Desa wisata Sidoharjo merupakan desa terletak dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur. Terletak di perbukitan Menoreh, Gunung Kendil. Area ini menyimpan sejarah besar perang babad Jawa perang Diponegoro, begitu menurut sumber Badan Otoritas Borobudur “Sebagai upaya untuk menumbuhkan kembali Desa Wisata Sidoharjo dengan dukungan BUMdes sebagai penggerak otonomi desa dan mendorong kesejahteraan masyarakat yang sesuai amanat. Ia mengatakan untuk melihat potensi wisata sebagai salah satu pemanfaatan BUMdes harus dengan melakukan manajemen pengelolaan BUMdes dengan terlebih dahulu.
Seperti memetakan potensi, hambatan dan solusi dari pengelolaan BUMdes. Seperti di BUMdes Binangun Menoreh. Hasil evaluasi pemetaan menunjukkan terdapat permasalahan besar dalam pengelolaan bisnis simpan pinjam. “Kredit macet sangat tinggi, ini harus diselesaikan sejalan dengan perbaikan tata kelola desa wisatanya“ kata Lyla. Ia kembali menegaskan, akan sulit mengelola desa wisata jika unit bisnisnya saja bermasalah. “Bagaimana akan mengelola Desa Wisata jika ada masalah di unit bisnis yang lain,” imbuhnya.
Permasalahan utama yang umum ditemui dari kredit macet adalah kurangnya SDM penagihan di BUMdes dan skema pinjaman yang terlalu mudah. Unair menyarankan untuk segera merekrut perwakilan pedukuhan untuk penagihan kredit.
Maka dari itu, pembenahan dari sisi akuntansi syariah dilakukan dengan memberikan dasar-dasar akuntansi lembaga keuangan mikro oleh tim dosen departmen Syariah,” tandasnya. Dalam kesempatan tersebut tim Unair juga mendampingi cara pembuatan Rencana Strategi (Renstra) operasional BUM Desa. Renstra BUM Desa digunakan sebagai pengendali jalannya perusahaan, standar untuk sarana informasi dan koordinasi untuk pembuatan keputusan usaha serta evaluasi kinerja untuk mewujudkan BUM Desa yang sehat. []
Redaksi09
