Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) siap melatih para pendamping desa agar mereka mampu berkontribusi membantu warga mewujudkan Desa Berketahanan Iklim. “Jadi, nanti pendamping desa dilatih, kemudian desanya,” kata Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta kepada media di Jakarta.
Pria yang akrab disapa Ivan itu menyampaikan bahwa pada dasarnya pendamping desa berkewajiban menjalankan perintah Kemendes, termasuk berkontribusi melaksanakan beragam program yang ada Terkait dengan Desa Berketahanan Iklim, ia menyampaikan Kemendes PDTT menggandeng Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa 2025 pada penanganan perubahan iklim. “Sudah ada komitmen Kemendes sama Kemenkeu, jadi nanti di Peraturan Mendes atau Menkeu akan muncul itu,” kata Ivan.
Terkait beragam program yang akan dihadirkan untuk mewujudkan Desa Berketahanan Iklim, Ivan menyampaikan Kemendes PDTT sedang menyusun program tersebut. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT, Taufik Madjid menyampaikan bahwa kolaborasi bernilai penting dalam mewujudkan Desa Berketahanan Iklim. “Karena kita punya isu yang sama, kita harus terus membangun kolaborasi. Jangan mengandalkan ego satu, dua pihak, tapi harus untuk kepentingan bersama. Kita butuh kolaborasi, karena kalau jalan sendiri-sendiri, kita enggak akan sampai ke tujuan,” kata Taufik.
Sejalan dengan hal itu, kata dia, Kemendes PDTT harus membangun dan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak untuk mempercepat terwujudnya Desa Berketahanan Iklim atau desa yang siap menghadapi dampak perubahan iklim. Lebih lanjut, ia menyampaikan sejumlah pihak yang terlibat dalam kolaborasi pembangunan Desa Berketahanan Iklim itu meliputi Kemendes PDTT, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Kementerian Keuangan, serta pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. []
Redaksi09
