Setelah delapan bulan menjabat sebagai pelaksana tugas, Lukman resmi menjadi Sekwan Kukar dan memprioritaskan dukungan administratif serta koordinasi kelembagaan untuk memperlancar pembahasan APBD 2027.
ADVERTORIALÂ – Penyelesaian tahapan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu prioritas Sekretaris Dewan (Sekwan) definitif pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Lukman. Setelah resmi dilantik pada Jumat (06/11/2026), ia berkomitmen memperkuat dukungan administratif dan koordinasi kelembagaan agar proses penganggaran bersama pemerintah daerah berjalan sesuai jadwal.
Lukman menilai November 2026 merupakan periode penting dalam proses penyusunan anggaran daerah. Sejumlah tahapan, mulai dari penyampaian, pembahasan, hingga pencapaian kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, memerlukan dukungan kesekretariatan yang optimal.
“Tentunya memang banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama berkaitan dengan tahapan-tahapan anggaran. Apalagi November ini tahapannya adalah proses penetapan, penyampaian, dan kesepakatan anggaran murni tahun 2027,” katanya.
Untuk mendukung penyelesaian agenda tersebut, Sekretariat DPRD Kukar akan memperkuat koordinasi dengan unsur legislatif dan eksekutif. Dukungan yang disiapkan meliputi fasilitasi rapat, penyediaan dokumen, serta pemenuhan kebutuhan administrasi selama proses pembahasan anggaran berlangsung.
“Mudah-mudahan di bulan November ini tahapan tersebut bisa kita sepakati bersama pihak eksekutif atau pemerintah daerah,” harapnya.
Komitmen tersebut disampaikan Lukman seusai dilantik sebagai Sekwan definitif di Pendopo Odah Etam, Tenggarong, Jumat (06/11/2026), bersama sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kukar. Pelantikan itu mengakhiri masa tugasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekwan selama kurang lebih delapan bulan. Pengangkatan secara definitif diharapkan memperkuat kewenangannya dalam mengambil keputusan strategis guna menunjang pelaksanaan tugas DPRD Kukar.
“Selama kurang lebih delapan bulan saya menjabat sebagai Plt Sekwan. Alhamdulillah, pada hari ini saya dilantik secara definitif. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bupati, khususnya juga kepada seluruh unsur pimpinan DPRD dan anggota DPRD yang selama ini telah memberikan dukungan kepada saya,” ungkap Lukman.
Selama menjabat sebagai Plt., Lukman mengakui adanya keterbatasan kewenangan, terutama dalam pengambilan keputusan strategis. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan tugasnya lebih berfokus pada kegiatan rutin kesekretariatan.
Dengan status definitif, ia berharap dapat meningkatkan efektivitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD Kukar, terutama dalam mendukung pelaksanaan fungsi pembentukan peraturan daerah, penganggaran, dan pengawasan.
Lukman menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD memiliki kedudukan penting sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas lembaga legislatif. Dalam menjalankan fungsinya, Sekretariat DPRD bertanggung jawab secara teknis operasional kepada pimpinan DPRD, sedangkan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda).
“Kalau kita lihat tugas Sekretariat DPRD, secara teknis dan operasional, peran kita adalah melayani anggota DPRD. Namun, secara administrasi, kita bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,” jelasnya.
Menurutnya, hubungan kerja tersebut menuntut keseimbangan antara pelayanan terhadap kebutuhan kelembagaan DPRD dan kepatuhan terhadap mekanisme administrasi pemerintahan daerah.
Karena itu, peningkatan kualitas pelayanan menjadi perhatian penting selama menjalankan tugas sebagai Sekwan definitif. Seluruh dukungan kesekretariatan harus dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Mudah-mudahan ke depan, dengan tugas saya sebagai Sekretaris Dewan definitif, saya bisa melayani anggota DPRD sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Penguatan pelayanan kelembagaan dan dukungan terhadap pembahasan APBD 2027 menjadi agenda awal Lukman setelah memperoleh kepercayaan sebagai Sekwan definitif.
Melalui peningkatan koordinasi antara DPRD dan Pemkab Kukar, Sekretariat DPRD diharapkan mampu memastikan seluruh kebutuhan administratif pembahasan anggaran terpenuhi. Dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong penyelesaian tahapan APBD 2027 secara tepat waktu, sekaligus memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. []
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara