Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pemkab Kutim mempersiapkan penyaluran dana RT yang meningkat dari Rp100 juta menjadi Rp250 juta, sekaligus melanjutkan evaluasi wilayah RT dan proses pemekaran 15 desa untuk memperkuat pelayanan masyarakat.
ADVERTORIAL – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) mempersiapkan penyaluran anggaran Rukun Tetangga (RT) setelah terbitnya Surat Keputusan (SK) Gubernur mengenai perubahan alokasi dana dari Rp100 juta menjadi Rp250 juta. Peningkatan anggaran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan, seiring dengan penataan administrasi desa.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMDes) Kutim, Trisno, mengatakan perubahan alokasi anggaran tersebut telah memperoleh dasar administratif melalui keputusan gubernur dan direncanakan untuk didistribusikan pada periode perubahan anggaran tahun ini.
“Dana RT sekarang sudah bergulir kemarin sudah diterbitkan SK Gubernur terkait perubahan dari Rp100 juta menjadi Rp250 juta sudah diterbitkan dan itu akan didistribusikan di perubahan ini,” pungkasnya. Keterangan tersebut disampaikan Trisno saat ditemui di Rumah Adat Kutai, Minggu (11/10/2026).
Selain mempersiapkan penyaluran anggaran, DPMDes Kutim melakukan evaluasi terhadap penataan wilayah RT dengan mempertimbangkan jumlah penduduk dan kondisi geografis masing-masing kawasan.
Evaluasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus menyesuaikan kebutuhan administrasi pemerintahan dengan perkembangan wilayah dan jumlah penduduk.
Di sisi lain, Pemkab Kutim juga melanjutkan proses pemekaran desa sebagai bagian dari penataan pemerintahan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Trisno menjelaskan bahwa sebanyak 15 desa yang diusulkan untuk dimekarkan terbagi menjadi dua kelompok berdasarkan tahapan verifikasi administrasi.
“Itu dibagi ke dalam dua klaster. Yang pertama klaster 11 desa, yang kedua klaster 4 desa dalam tahapan berbeda,” ujar Trisno.
Kelompok pertama terdiri atas 11 desa yang pengusulannya telah diproses di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 desa telah memenuhi persyaratan administrasi dan menunggu penerbitan kode desa dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Sementara itu, satu desa lainnya, yakni Desa Miau Baru Utara, masih menghadapi kendala penyelesaian batas wilayah sehingga proses administrasinya belum dapat dituntaskan.
Adapun empat desa pada kelompok kedua yang berada di wilayah Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Kaliorang masih melengkapi persyaratan verifikasi di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim).
Pemkab Kutim menargetkan penerbitan kode desa bagi 10 desa yang telah memenuhi persyaratan dapat diselesaikan pada 2026. Dengan demikian, pemerintah daerah dapat mempersiapkan tahapan lanjutan, termasuk rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada awal 2027.
“Target kita tahun ini kode desa terbit dari menteri bersamaan dengan desa-desa Lemhannas Indonesia. Dan kita rencanakan di awal tahun 2027 kita adakan pilkades, ada 10 Desa,” tegas Trisno.
Rencana tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mempercepat penataan pemerintahan desa agar pelayanan administrasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal.
Melalui peningkatan dukungan anggaran RT dan percepatan pemekaran desa, Pemkab Kutim berharap penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa dan lingkungan semakin efektif. Kedua langkah tersebut juga diharapkan mampu memperluas akses pelayanan publik serta mendukung pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Kutim. []
