Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Komisi I DPRD Kukar memberi waktu satu pekan kepada tiga perusahaan untuk menyepakati langkah konkret pembangunan sumur bor guna memenuhi kebutuhan air bersih warga Desa Menamang Kiri.
KUTAI KARTANEGARA – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memberi waktu satu pekan kepada tiga perusahaan yang beroperasi di sekitar Desa Menamang Kiri, Kecamatan Muara Kaman, untuk berkoordinasi dan menghasilkan langkah konkret dalam penanganan kebutuhan air bersih warga, terutama melalui pembangunan sumur bor.
Tenggat tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kukar, Jumat (25/09/2026). Rapat digelar sebagai tindak lanjut pembahasan pada 4 Mei 2026 karena penyelesaian persoalan air bersih dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.
RDP melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, Pemerintah Desa (Pemdes) Menamang Kiri, perwakilan perusahaan, serta para ketua Rukun Tetangga (RT). Rapat dipimpin anggota Komisi I DPRD Kukar Desman Minang Endianto bersama Sugeng Hariadi dan Jamhari.
Desman mengatakan, DPRD Kukar mendorong pembangunan sumur bor sebagai salah satu solusi yang dapat segera dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Kita dorong untuk mendapatkan penanganan air bersih melalui sumur-sumur bor. Harapannya, mereka berkolaborasi untuk membantu menyelesaikan persoalan ini,” kata Desman.
Dari tiga perusahaan yang diharapkan terlibat, dua perusahaan hadir dalam RDP dan menyampaikan komitmen untuk kembali berkoordinasi. Sementara satu perusahaan tidak menghadiri rapat dan dinilai belum menunjukkan tindak lanjut terhadap persoalan yang telah berulang kali dibahas.
Ketidakhadiran perusahaan tersebut menjadi perhatian Komisi I DPRD Kukar. DPRD berencana melakukan inspeksi mendadak (sidak) untuk mengetahui alasan perusahaan beberapa kali tidak menghadiri RDP sekaligus memastikan ada tindak lanjut terhadap kebutuhan warga Menamang Kiri.
Dalam waktu satu pekan, ketiga perusahaan diharapkan telah berkomunikasi dan menyusun langkah nyata yang dapat dijalankan secara bertahap. Penanganan air bersih juga diarahkan untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan, termasuk RT 5 dan RT 6.
DPRD Kukar meminta perusahaan berkoordinasi langsung dengan Pemdes Menamang Kiri agar lokasi pembangunan sumur bor ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan warga di masing-masing wilayah.
“Ke depan, perusahaan agar berkoordinasi langsung dengan kepala desa untuk memutuskan di RT mana yang harus dilaksanakan pembangunan sumur bor,” ujarnya.
Menurut Desman, kebutuhan anggaran pembangunan satu sumur bor dapat mencapai ratusan juta rupiah. Karena itu, pembiayaan diharapkan dapat dilakukan secara kolaboratif melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), maupun skema bantuan lain sesuai kebijakan masing-masing perusahaan.
Persoalan kebutuhan air bersih warga Menamang Kiri telah beberapa kali dibahas bersama DPRD Kukar, sehingga langkah konkret perusahaan kini menjadi salah satu hal yang ditunggu masyarakat.
Komisi I DPRD Kukar menegaskan posisinya dalam persoalan tersebut adalah mengawal pengaduan warga sekaligus mendorong pihak terkait segera menemukan solusi yang dapat direalisasikan.
“Kita hanya mendorong, kita hanya mengawal aduan dari masyarakat yang ada di Kutai Kartanegara, khususnya di Menamang Kiri,” katanya.
Tenggat satu pekan yang diberikan DPRD Kukar diharapkan tidak berhenti pada koordinasi antarpihak, tetapi menghasilkan kepastian lokasi, pembiayaan, dan pelaksanaan pembangunan sumur bor sehingga kebutuhan air bersih warga Menamang Kiri dapat ditangani secara bertahap. [] (ADVERTORIAL)
