Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Penguatan rantai pasok Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diarahkan untuk memastikan kebutuhan pokok dan komoditas bersubsidi dapat tersedia secara berkelanjutan hingga tingkat desa.
JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) didorong menjadi bagian penting dalam menjaga kelancaran distribusi barang bersubsidi dan komoditas strategis hingga tingkat desa. Untuk menjaga pasokan tidak terputus, Kantor Staf Kepresidenan (KSP) mengusulkan pembentukan tim terpadu yang mengawal rantai pasok KDKMP.
Usulan tersebut menjadi salah satu perhatian dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Distribusi Barang Bersubsidi dan Komoditas Strategis melalui KDKMP pada Rabu (23/9). Tim terpadu nantinya dapat melibatkan Kementerian Koperasi, pemerintah daerah, badan usaha milik negara (BUMN) penyalur, serta lembaga terkait.
Pengawalan diperlukan karena KDKMP dipersiapkan menjalankan fungsi distribusi berbagai kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Mekanisme tersebut mencakup pengaturan alur pasokan, pembayaran, pengiriman, hingga pengendalian stok agar ketersediaan barang tetap terjaga.
Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman mengatakan penguatan koordinasi juga berkaitan dengan percepatan penyiapan dan operasionalisasi KDKMP. Landasan kebijakan mengenai tata kelola penyelenggaraan KDKMP menjadi acuan dalam mempercepat pelaksanaan tersebut.
“Perpres tersebut menjadi landasan untuk mempercepat operasional KDKMP sekaligus memastikan setiap gerai mendapatkan pasokan barang secara berkelanjutan, antara lain beras SPHP, LPG 3 kilogram, pupuk bersubsidi, Minyakita, dan kebutuhan pokok lainnya, dengan harga sesuai ketentuan serta penyaluran yang tepat sasaran,” ucapnya di Jakarta, Kamis (24/9), sebagaimana dilansir Validnews, Kamis, (24/09/2026).
Dalam skema distribusi tersebut, KDKMP dapat menjalankan berbagai fungsi sesuai karakter masing-masing komoditas, mulai dari agen, distributor, subdistributor, pangkalan, mitra penyalur, hingga gerai resmi.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengawasan distribusi akan ditunjang Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). Sistem tersebut digunakan untuk mengintegrasikan informasi mengenai stok, transaksi, penerima, wilayah, dan harga.
“Skema ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan dan stabilitas harga, sekaligus menciptakan keberlanjutan usaha KDKMP,” ujar Ferry.
Dari sisi penyaluran, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan kesiapan perusahaan mendukung distribusi barang bersubsidi melalui KDKMP.
“Kita bisa pastikan orang yang menerima atau yang membeli. Kami siap menjalankan dan mengatasi hambatan tersebut,” ujar Joao.
Dengan pola tersebut, keberadaan KDKMP di tingkat desa diarahkan tidak hanya sebagai gerai penjualan, tetapi juga bagian dari jaringan distribusi yang membutuhkan pasokan, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga secara berkelanjutan. Penguatan sistem tersebut diharapkan membuat penyaluran komoditas strategis hingga masyarakat desa dapat berjalan sesuai ketentuan. []
Redaksi02 | Nadiya.
