Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PONOROGO – Krisis air bersih akibat kemarau di Kabupaten Ponorogo belum meluas meski Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Ponorogo telah memetakan 13 desa rawan kekeringan. Hingga September 2026, baru empat desa yang mengajukan bantuan air bersih, sementara sejumlah wilayah lain masih mampu bertahan berkat keberadaan sumur dalam.
Sekretaris BPBD Ponorogo Ismoyo mengatakan 13 desa yang masuk pemetaan tersebar di Kecamatan Pulung, Slahung, Bungkal, Sawoo, Sampung, dan Jambon. Pemetaan tersebut mengacu pada wilayah yang pernah mengalami kekeringan pada 2024 dan dinilai memiliki karakter ancaman serupa akibat kemarau panjang yang berkaitan dengan fenomena El Nino.
“Kami petakan ada 13 desa ya yang terdampak kekeringan. Sama dengan 2024 lalu karena sama-sama El Nino,” ungkap Sekretaris BPBD Ponorogo, Ismoyo, Jumat (13/9/2026), sebagaimana diberitakan Tribun Jatim, Jumat, (11/09/2026).
Ke-13 desa tersebut yakni Desa Sidoharjo dan Karangpatihan di Kecamatan Pulung; Desa Wates, Duri, Tugurejo, dan Slahung di Kecamatan Slahung; Desa Belang dan Munggu di Kecamatan Bungkal; Desa Pangkal, Prayungan, dan Tumpuk di Kecamatan Sawoo; Desa Gelangkulon di Kecamatan Sampung; serta Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon.
Dari seluruh wilayah yang dipetakan, empat desa telah meminta bantuan dropping air bersih. Keempatnya adalah Desa Munggu di Kecamatan Bungkal, Desa Karangpatihan di Kecamatan Pulung, Desa Gelangkulon di Kecamatan Sampung, dan Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon.
Penyaluran air bersih oleh BPBD telah berlangsung sejak akhir Juli 2026. Desa Munggu menjadi wilayah pertama yang mengajukan bantuan setelah Pemerintah Desa mengirimkan surat permintaan pada Juli.
“Nggih. Jadi kita mulai dropping air itu akhir Juli. Akhir Juli kita dropping. Yang pertama kali minta itu di Kecamatan Bungkal, di Desa Munggu,” katanya.
Di Desa Munggu, bantuan ditujukan kepada 111 kepala keluarga atau 193 jiwa yang terdampak kekeringan. BPBD mengirimkan sekitar 18 ribu liter air setiap pekan dengan pola tiga kali penyaluran, masing-masing sebanyak 6.000 liter.
“Per pekan kita mengirim 18 ribu liter air ke Desa Munggu. Di mana dalam sekali dropping ada 6.000 liter. Jadi setiap pekan 3 kali dropping,” urainya.
Setelah Munggu, permintaan bantuan datang dari Desa Karangpatihan. Kekeringan di wilayah tersebut berdampak pada lima rukun tetangga dengan 56 kepala keluarga atau 189 jiwa. BPBD menyalurkan sekitar 19 ribu liter air bersih setiap pekan ke desa tersebut.
Sementara itu, pada September 2026, Desa Gelangkulon dan Desa Sidoharjo turut mengajukan bantuan. Desa Gelangkulon mencatat satu rukun tetangga terdampak dengan 10 kepala keluarga atau 35 jiwa, sedangkan Desa Sidoharjo di Kecamatan Jambon terdampak pada satu rukun tetangga dengan 28 kepala keluarga atau 120 jiwa.
“BPBD melakukan dropping air sebanyak 5.000 liter per minggu,” paparnya.
Ismoyo menegaskan empat desa yang telah meminta bantuan tersebut masih berada dalam wilayah yang sebelumnya telah dipetakan BPBD sebagai daerah rawan kekeringan.
“Sama, jadi desa yang meminta air bersih atau dropping air bersih ini sama dengan pemetaan yang telah kita lakukan di awal tahun atau sebelum kemarau,” urainya.
Penyaluran bantuan tidak dilakukan hanya berdasarkan permintaan. Pemerintah desa terlebih dahulu menyampaikan surat permohonan, kemudian tim BPBD melakukan kaji cepat untuk menghitung jumlah kepala keluarga, jumlah jiwa, kebutuhan tandon, dan kebutuhan jeriken.
“Kami melakukan kaji cepat dulu sama seperti biasanya SOP kita. Kita lihat dulu jumlah KK, jumlah jiwa, kemudian jumlah kebutuhan tandon airnya, kemudian jumlah kebutuhan jerigennya. Kalau tandonnya mencukupi, kita bisa pinjami atau kita kasihkan ke desa. Kalau jerigen, otomatis kalau mereka enggak punya, kita kasihkan. Bantuan dari provinsi,” tegasnya.
Volume air yang dikirim dalam satu kali penyaluran rata-rata mencapai 5.000 hingga 6.000 liter. Frekuensinya disesuaikan dengan jumlah warga yang mengalami kesulitan air.
“Kalau banyak kan tentu ndak cukup sepekan sekali. Kayak Munggu Bungkal (Desa Munggu Kecamatan Bungkal) itu sepekan tiga kali kan,” urainya saat ditemui di Kantor BPBD Ponorogo, Jalan Sekar Putih, Kelurahan Tonatan, Kecamatan/Kabupaten Ponorogo, Jatim.
Meski 13 desa telah masuk pemetaan, kebutuhan bantuan air tahun ini disebut relatif lebih rendah dibandingkan kondisi sebelumnya. Desa Duri dan Desa Tugurejo di Kecamatan Slahung, misalnya, belum mengajukan permintaan meski sebelumnya termasuk wilayah yang rutin membutuhkan bantuan.
“Ya. Untuk yang Duri, kemudian yang langganan kita yang di Tugurejo, itu yang daerah Slahung terutama itu sampai sekarang memang belum minta dropping air bersih karena apa? Karena alhamdulillah kita sudah banyak bantuan sumur air dalam. Dari beberapa yang sudah kita bangun, alhamdulillah sudah berfungsi, kemudian pipanisasinya juga lancar. Kemudian yang untuk Slahung juga alhamdulillah untuk dropping-nya sementara masih dibantu masyarakat sana,” ucapnya.
Keberadaan sumur dalam menjadi salah satu faktor yang membantu sejumlah desa menghadapi kemarau tanpa segera meminta pasokan air dari BPBD. Infrastruktur tersebut dibangun oleh sejumlah pihak, termasuk pemerintah daerah dan lembaga swasta.
“Awal musim kemarau biasanya sudah minta dropping air untuk Desa Wates dan Desa Duri Kecamatan Slahung. Tapi ini kedua desa belum meminta,” paparnya.
Ismoyo mengatakan Desa Duri dan Desa Wates untuk sementara masih memiliki sumber air tambahan yang dinilai mencukupi kebutuhan warga.
“Karena memang sudah dibangun sumur dalam di sana, baik oleh Dinas PUPKP maupun kemarin juga ada dari lembaga swasta di Duri, juga dari BPBD di Wates. Jadi bantuan itu kayaknya untuk saat ini masih mencukupi, sekali lagi sampai saat ini,” katanya.
Meski sejumlah desa belum membutuhkan bantuan, BPBD tetap memantau kondisi lapangan karena puncak kemarau masih perlu diwaspadai hingga September 2026. Selain Wates dan Duri, sumur dalam juga telah dibangun di Desa Sidowayah, Kecamatan Jambon, serta Desa Dayakan, Kecamatan Badegan.
“Yang sudah dibangun sumur dalam untuk saat ini, yang dua saya potensi minta terus kemudian sudah dibangun itu Wates, Duri, kemudian Desa Sidowayah Kecamatan Jambon dan Desa Dayakan Kecamatan Badegan,” pungkasnya.
Kondisi tersebut menunjukkan pembangunan sumber air alternatif dapat membantu mengurangi ketergantungan desa terhadap distribusi air bersih saat kemarau. Namun, BPBD tetap menyiapkan penanganan karena kebutuhan warga dapat berubah apabila kekeringan berlanjut hingga akhir musim kemarau. []
Redaksi02 | Nadiya.
