Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DENPASAR – Sebanyak 174 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Bali telah menjalankan usaha dengan sedikitnya satu unit bisnis aktif, meski pembangunan gedung gerai belum merata. Pemerintah daerah menilai penguatan sumber daya manusia (SDM) pengurus dan akses permodalan menjadi kebutuhan penting agar aktivitas koperasi dapat berkembang.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskop UKM) Bali Tri Arya Dhyana Kubontubuh mengatakan aktivitas koperasi tidak harus menunggu gedung baru selesai. Dari 716 KDKMP yang ada di Bali, koperasi dinilai telah beroperasi apabila memiliki sedikitnya satu gerai usaha yang aktif.
“Jenis gerai KDKMP yang sudah beroperasi seperti gerai sembako ada di sembilan kabupaten kota,” kata Tri Arya berdasarkan data hingga Agustus 2026.
Sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (11/08/2026), gerai sembako menjadi jenis usaha yang paling luas penyebarannya. Selain itu, KDKMP juga mengembangkan usaha lain sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah, seperti agen perbankan, unit simpan pinjam, apotek, klinik, serta usaha hasil perkebunan dan pertanian.
“Yang unik itu seperti perkebunan kakao di Jembrana, ada juga kopdes yang berdasarkan data presisi sesuai kebutuhan riil warga di Bongkasa Pertiwi, dan lain sebagainya,” ujarnya.
Pemprov Bali dan pemerintah daerah kabupaten/kota mendorong setiap koperasi memiliki setidaknya satu unit bisnis yang berjalan. Bentuk usaha tersebut diharapkan menyesuaikan potensi desa atau kelurahan sekaligus kebutuhan masyarakat setempat.
“Yang beroperasi itu versi kami adalah yang sudah punya setidaknya satu gerai usaha bisnis aktif, jadi sebenarnya tidak ada hubungan dengan gedung baru,” ucapnya.
Tri Arya menjelaskan pembangunan fisik gerai dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain ketersediaan lahan, pendanaan, serta pihak pelaksana pembangunan. Karena itu, keberadaan koperasi yang telah menjalankan usaha tetap dapat menjadi indikator aktivitas meskipun bangunan gerai belum rampung.
Hingga Agustus 2026, sebanyak 86 bangunan gerai telah rampung seluruhnya. Jembrana mencatat 19 bangunan, Bangli 14, Buleleng 13, Gianyar 11, Karangasem sembilan, Badung delapan, Klungkung tujuh, Tabanan lima, sedangkan Denpasar belum memiliki bangunan gerai yang selesai.
Meski demikian, jumlah koperasi aktif di masing-masing daerah tidak sepenuhnya mengikuti jumlah bangunan yang telah selesai. Denpasar, misalnya, memiliki 39 KDKMP aktif meski belum memiliki gedung gerai yang rampung. Buleleng dan Tabanan masing-masing tercatat 32 unit, Jembrana 26, Gianyar 13, Badung 12, Karangasem 11, Bangli tujuh, dan Klungkung dua unit.
Menurut Tri Arya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan koperasi tidak cukup hanya melalui pembangunan sarana fisik. Kompetensi pengurus dan pengawas juga perlu ditingkatkan agar mampu mengelola koperasi sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan.
Selain SDM, akses modal menjadi persoalan lain yang perlu mendapat perhatian. Pola pembiayaan dan akses permodalan dari pemerintah pusat dinilai belum sepenuhnya jelas, sementara kemampuan permodalan dari anggota maupun calon anggota KDKMP masih perlu diperkuat.
Pemprov Bali bersama pemerintah daerah kabupaten/kota diharapkan dapat terus mengembangkan usaha koperasi berdasarkan karakteristik wilayah. Dengan penguatan pengelolaan, modal, dan pemilihan unit bisnis yang sesuai kebutuhan warga, KDKMP diharapkan tidak berhenti sebagai program pembentukan koperasi, tetapi berkembang menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. []
Redaksi02 | Nadiya.
