Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Tahap operasional Kampung Nelayan Merah Putih diarahkan melibatkan koperasi desa sebagai pengelola usaha sekaligus penghubung pemasaran hasil tangkapan nelayan.
JAKARTA – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) disiapkan menjadi bagian penting dalam pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), termasuk mengelola kegiatan usaha dan memperluas pemasaran hasil tangkapan nelayan di desa pesisir.
Skema tersebut dijalankan melalui kerja sama dengan PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) untuk memastikan infrastruktur KNMP yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh koperasi dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pengelolaan KNMP bersama koperasi diperlukan agar fasilitas yang telah tersedia dapat memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan.
“KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan,” ujar Trenggono sebagaimana diberitakan Antara, Jumat (25/09/2026).
Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Keuangan, Menteri Koperasi, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), Agrinas Jaladri bersama KDKMP akan menyiapkan pengelolaan KNMP secara mandiri oleh koperasi.
Pengelolaan tersebut mencakup penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja operasional, pengembangan usaha, serta perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan. Dengan skema itu, keberadaan KNMP tidak hanya diarahkan sebagai penyedia infrastruktur, tetapi juga menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang dapat dijalankan melalui kelembagaan koperasi di tingkat desa.
Pemerintah juga mendorong percepatan pembentukan dan operasionalisasi KDKMP agar pengelolaan KNMP berbasis koperasi dapat berjalan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebelumnya telah membangun KNMP di 100 lokasi pada 2025, dengan 65 lokasi di antaranya telah berstatus uji coba operasional.
Pembangunan KNMP akan dilanjutkan hingga 2029 dengan sasaran 5.000 desa nelayan di Indonesia. Untuk tahap berikutnya, pembangunan diarahkan mencapai 1.269 titik pada 2026 dan 2.000 titik pada tahun berikutnya.
Trenggono mengatakan pemerintah akan menyesuaikan pembangunan KNMP dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah pesisir, termasuk desa yang berada di pulau-pulau kecil.
“Untuk membangun itu, kami akan survei ke lokasi-lokasi pesisir termasuk di pulau-pulau kecil apa saja yang menjadi kendala nelayan, kebutuhan mereka untuk kami siapkan dalam pembangunan KNMP,” katanya.
Skema tersebut menempatkan koperasi desa sebagai salah satu unsur penting dalam keberlanjutan KNMP, terutama dalam pengelolaan usaha dan pemasaran hasil perikanan. Pemerintah berharap pembangunan fasilitas di desa-desa nelayan dapat diikuti dengan pengelolaan yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setempat. []
Redaksi02 | Nadiya.
