Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Sebanyak 32 desa di Jambi yang menjadi wilayah intervensi program restorasi gambut tercatat mengalami kebakaran lahan dengan luas mencapai 5.401,80 hektare sepanjang 2026.
JAMBI – Sebanyak 32 desa yang menjadi wilayah intervensi program restorasi gambut di Jambi menghadapi persoalan kebakaran hutan dan lahan dengan total area terdampak mencapai 5.401,80 hektare. Data tersebut menunjukkan tantangan pengelolaan lingkungan masih dihadapi desa-desa yang berada dalam bentang alam gambut.
Data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi itu dihimpun berdasarkan pemantauan sejak 1 Januari hingga 23 September 2026. Temuan tersebut mencakup wilayah yang sebelumnya menjadi sasaran program pencegahan kebakaran dan restorasi gambut.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi Oscar Anugrah mengatakan kebakaran masih terjadi di kawasan yang sebelumnya telah menjadi sasaran program pemerintah.
“Yang harus dijawab pemerintah adalah mengapa [kebakaran] hutan dan lahan terus berulang pada bentang alam gambut yang selama ini menjadi sasaran program restorasi negara,” kata Oscar dalam keterangannya, sebagaimana diberitakan TribunJambi, Sabtu, (26/09/2026).
Menurut Oscar, persoalan tersebut tidak cukup dilihat dari teknologi pencegahan kebakaran maupun tingkat partisipasi masyarakat desa. Pemerintah sebelumnya telah menjalankan sejumlah program di kawasan gambut, termasuk pembangunan sekat kanal, sumur bor, Desa Mandiri Peduli Gambut, serta pembentukan kelompok masyarakat peduli api.
Namun, kebakaran masih berulang di sejumlah wilayah. Pada saat yang sama, WALHI Jambi menilai kerusakan hutan dan pengeringan lahan gambut masih menjadi persoalan yang perlu ditangani.
Bagi desa yang berada dalam kawasan gambut, kondisi tersebut berkaitan dengan keberlanjutan lingkungan tempat masyarakat menjalankan aktivitasnya. Karena itu, WALHI Jambi menilai pengelolaan gambut perlu dilihat tidak hanya dari banyaknya program yang telah dilaksanakan di desa, tetapi juga dari hasil pemulihan ekosistemnya.
Oscar mengatakan keberhasilan pengelolaan gambut semestinya diukur berdasarkan perubahan kondisi lingkungan dan berkurangnya kebakaran berulang.
“Keberhasilan harus diukur dari menurunnya [kebakaran] berulang, pulihnya fungsi hidrologi gambut, berkurangnya deforestasi, berakhirnya praktik pengeringan gambut, serta adanya tindakan tegas terhadap korporasi yang wilayah konsesinya terus mengalami [kebakaran],” ujarnya.
WALHI Jambi juga menyoroti tata kelola sumber daya alam di kawasan gambut. Menurut organisasi tersebut, ekosistem gambut masih menghadapi tekanan dari berbagai kegiatan berbasis perizinan perkebunan, kehutanan, dan industri ekstraktif.
Persoalan tersebut menjadi perhatian setelah Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dibubarkan dan Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) dibentuk. Perubahan kelembagaan tersebut diharapkan diikuti evaluasi terhadap program sebelumnya, termasuk pengelolaan kawasan gambut yang mencakup desa-desa terdampak.
Oscar berharap pembentukan BPGMN tidak sekadar menjadi perubahan kelembagaan. Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap program sebelumnya serta perbaikan tata kelola perizinan di kawasan gambut.
Pemegang konsesi yang wilayahnya mengalami kebakaran juga didorong melakukan pemulihan ekologis dan mendapat pengawasan lebih ketat.
“Pembentukan BPGMN harus disertai keberanian politik untuk mengevaluasi dan mengoreksi tata kelola perizinan di ekosistem gambut,” ujarnya.
Dengan masih ditemukannya kebakaran di wilayah intervensi restorasi, persoalan perlindungan ekosistem gambut di 32 desa tersebut menjadi bagian dari tantangan penanganan lingkungan yang perlu terus dievaluasi. []
Redaksi02 | Nadiya.
