Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Regenerasi petani dinilai perlu dimulai dengan mengubah tata kelola usaha tani dari pola produksi berdasarkan perkiraan menjadi sistem yang berangkat dari kepastian pasar. Gagasan tersebut mencakup penguatan koperasi dan pemuda tani, pemanfaatan teknologi, serta penggunaan Dana Desa untuk membangun usaha pertanian yang terhubung langsung dengan pembeli.
Gagasan itu disampaikan Rokhmin Dahuri saat memaparkan konsep regenerasi petani Indonesia. Menurutnya, persoalan utama yang membuat generasi muda enggan masuk ke sektor pertanian bukan semata-mata karena pekerjaan di sawah dianggap berat, melainkan karena usaha tani masih menghadapi ketidakpastian pasar, harga, dan kesejahteraan.
“Mayoritas pahlawan pangan kita yang menjaga isi piring kita sehari-hari kini telah memasuki usia senja. Di sisi lain, kita punya bonus demografi berlimpahnya anak muda kreatif dan melek teknologi. Sayangnya, pertanian masih dipersepsikan sebagai dunia lumpur, kerja fisik berat, dan minim jaminan kesejahteraan,” ujar Rokhmin Dahuri dalam keterangannya, sebagaimana diberitakan Askara, Selasa (11/8/2026).
Ia menilai pola produksi selama ini membuat petani harus menanam tanpa mengetahui secara pasti pihak yang akan membeli hasil panen, harga yang diperoleh, maupun standar mutu yang harus dipenuhi. Kondisi tersebut berpotensi membuat harga jatuh ketika produksi melimpah dan pada akhirnya meningkatkan risiko usaha tani.
“Selama puluhan tahun, sistem kita berjalan dengan pola spekulatif: petani diminta menanam terlebih dahulu tanpa pernah tahu siapa yang akan membeli hasil panennya, berapa harga yang dipatok, atau standar kualitas apa yang diharapkan. Ketika musim panen raya tiba, harga pun anjlok,” ujar Rokhmin.
Karena itu, ia menawarkan perubahan pola menjadi “mengunci pembeli lalu merencanakan tanam”. Industri pengolahan, ritel modern, dan eksportir dilibatkan sejak awal untuk menentukan kebutuhan pasokan, standar mutu, serta kesepakatan pembelian sebelum proses produksi dimulai.
“Industri pengolahan, ritel modern, hingga eksportir (off-taker) dihadirkan sejak hari pertama sebelum benih disebar. Mereka menetapkan kuota, spesifikasi mutu, dan menerbitkan kontrak pembelian di awal dengan jaminan harga dasar (floor price guarantee),” jelas Rokhmin.
Setelah pasar dipastikan, pemuda tani dan koperasi dapat mengonsolidasikan lahan melalui pertanian korporasi, menyusun jadwal tanam yang lebih presisi, serta menggunakan sistem pelacakan hasil produksi. Pemerintah dan lembaga keuangan, menurut dia, perlu mendukung melalui infrastruktur rantai dingin, irigasi, pembiayaan, serta asuransi pertanian.
Rokhmin juga menawarkan formula 3E, yakni employment atau penciptaan lapangan kerja, entrepreneurship atau kewirausahaan, dan empowerment atau pemberdayaan. Formula tersebut diarahkan untuk memperluas peran generasi muda dalam rantai nilai pertanian, tidak hanya sebagai pekerja di lahan.
Dalam aspek lapangan kerja, misalnya, sektor pertanian dapat membuka profesi sebagai operator pesawat nirawak untuk pemupukan presisi, teknisi sensor tanah berbasis Internet of Things (IoT), pengelola logistik rantai dingin, perancang kemasan, hingga pengawas mutu produk untuk pasar ekspor.
Pada aspek kewirausahaan, ia mendorong pembentukan Inkubator Bisnis Pertanian Desa (IBPD). Lembaga tersebut diarahkan untuk membantu pemuda membangun usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang telah teridentifikasi, termasuk penyusunan rencana bisnis, pengurusan izin, pendampingan produksi, dan akses pembiayaan.
Sementara itu, pemberdayaan dilakukan dengan memperkuat posisi tawar pemuda melalui koperasi dan Forum Pemuda Tani Desa. Kelompok tersebut dapat dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sehingga kebutuhan generasi muda di sektor pertanian dapat masuk dalam perencanaan pembangunan desa.
Rokhmin menyebut sejumlah pengalaman di negara lain sebagai rujukan pengembangan model tersebut. Rwanda, Vietnam, dan Kolombia disebut telah mengembangkan pendekatan yang menghubungkan pemuda pedesaan dengan rantai nilai pertanian, teknologi, pembiayaan, dan pasar.
Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan bahwa regenerasi petani dapat diarahkan menjadi pengembangan usaha bernilai tambah apabila anak muda memperoleh akses terhadap pasar, teknologi, modal, dan ruang pengambilan keputusan.
Di Indonesia, langkah tersebut dinilai dapat dimulai dari tingkat desa. Pemerintah Desa dapat mengalokasikan sebagian Dana Desa untuk mendukung pembentukan IBPD, mengidentifikasi pemuda potensial, kemudian mempertemukan mereka dengan pembeli lokal seperti supermarket atau restoran.
Pemerintah juga dinilai perlu membangun sistem informasi pasar yang mampu menyediakan data mengenai kebutuhan industri, ketersediaan stok, dan proyeksi panen. Kebijakan insentif bagi industri yang menyerap hasil pemuda tani serta perlindungan terhadap risiko gagal panen juga diperlukan agar kemitraan berjalan berkelanjutan.
“Masa depan kedaulatan pangan Indonesia tidak lagi terletak pada ujung cangkul yang digerakkan secara spekulatif di bawah terik matahari, melainkan pada jemari kreatif generasi muda yang menguasai teknologi, didukung kepastian pasar industri, dan peduli pada kelestarian bumi,” tegas Rokhmin.
Ia berharap pendekatan tersebut dapat diperluas dari berbagai klaster pertanian yang telah berjalan menjadi gerakan nasional. Menurutnya, keberlanjutan sektor pertanian sangat bergantung pada kemampuan Indonesia membuka ruang bagi generasi muda untuk menjadi pelaku utama usaha tani modern. []
Redaksi02 | Nadiya.
