Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
WONOSOBO – Kepastian pasar dan akses pembiayaan dinilai menjadi kunci agar petani tidak terus bergantung pada tengkulak dan pengijon. Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) didorong mengambil peran lebih besar dengan menghubungkan hasil produksi petani dengan pasar sekaligus membuka akses permodalan yang lebih terjangkau.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Workshop Pertanian Nasional yang digelar Gerakan Mantap Pilih Prabowo (GMPP) bersama organisasi kemasyarakatan Jaga Tunas Bumi (Jatubu) di Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu, 8 Agustus 2026. Kegiatan itu membahas implementasi KDMP dan penguatan posisi petani dalam rantai pasok pangan.
Direktur Utama (Dirut) PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Mota mengatakan KDMP seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai unit perdagangan, tetapi menjadi sarana kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat desa mengembangkan berbagai sektor ekonomi.
“Koperasi ini merupakan wujud kehadiran negara untuk mendampingi masyarakat desa dalam menggerakkan segala sektor ekonomi desa, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, hingga UMKM, agar menjadi kekuatan ekonomi mandiri demi kesejahteraan warga,” kata Joao Mota, sebagaimana diberitakan Politik Indonesia, Minggu, (09/08/2026).
Menurut Joao, KDMP diharapkan mampu mengisi ruang ekonomi pedesaan yang selama ini banyak dikuasai pemilik modal besar. Dengan penguatan koperasi, masyarakat desa diharapkan memiliki instrumen untuk mengelola potensi ekonomi lokal secara lebih mandiri.
Ia juga menjelaskan pemerintah menyiapkan akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro dan super mikro. Pembiayaan itu disalurkan melalui bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan bunga 3 persen per tahun.
Skema tersebut diharapkan dapat memberikan pilihan permodalan yang lebih terjangkau bagi masyarakat desa sehingga ketergantungan terhadap pembiayaan informal dengan bunga tinggi dapat ditekan.
Dari sisi petani, persoalan yang tidak kalah penting adalah kepastian penyerapan hasil produksi. Perwakilan petani Wonosobo berharap kehadiran Agrinas dan KDMP tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjadi saluran langsung bagi hasil pertanian dan peternakan lokal.
“Kami dari petani Wonosobo sangat berharap Agrinas dan Koperasi Desa Merah Putih hadir sebagai solusi nyata untuk menyerap langsung hasil komoditas hortikultura dan peternakan lokal,” kata salah satu perwakilan petani.
Masukan tersebut menegaskan bahwa peningkatan produksi belum cukup untuk memperbaiki kesejahteraan petani. Ketika hasil panen tersedia, petani tetap membutuhkan pasar dan harga yang memberikan keuntungan layak.
Penguatan KDMP juga dinilai membutuhkan komunikasi publik yang mampu menjelaskan tujuan serta manfaat program secara konkret. Rektor Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Anter Venus menyoroti adanya kesenjangan antara konsep koperasi dan persepsi masyarakat terhadap program tersebut.
Anter memaparkan hasil analisis data digital yang menunjukkan sentimen negatif masih mendominasi percakapan publik mengenai KDMP. Menurutnya, kondisi itu salah satunya dipengaruhi ketidakpahaman masyarakat terhadap konsep dan tujuan program.
“Niat baik saja tidak cukup di era digital saat opini bisa dibengkokkan melalui gawai. Program besar ini harus terus dikawal dan diluruskan dengan bukti prestasi nyata di lapangan serta testimoni langsung dari masyarakat desa,” kata Anter.
Ia menilai pelaksanaan KDMP perlu dibarengi penyampaian capaian secara terbuka agar masyarakat dapat menilai manfaat program berdasarkan hasil nyata di lapangan.
Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional (Unas) Yudi Chrisnandi menekankan pentingnya landasan hukum dan evaluasi teknis dalam pelaksanaan KDMP. Ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Yudi juga mendorong pendekatan tumbuh dari bawah atau bottom-up dalam pelaksanaan koperasi. Menurutnya, pendekatan tersebut sejalan dengan Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.
“Jangan sampai niat baik dari program presiden ini dilakukan dengan cara-cara yang justru menyakiti hati rakyat. Program ini harus berjalan bersih, produktif, dan terbebas dari praktik korupsi satu rupiah pun,” tegas Yudi.
Pengawasan dan evaluasi berkelanjutan dinilai diperlukan agar KDMP benar-benar menjadi instrumen ekonomi masyarakat desa. Workshop tersebut dihadiri sekitar 50 perwakilan kelompok tani se-Kabupaten Wonosobo serta perwakilan kelompok tani dari wilayah Karesidenan Banyumas.
Sinergi antara koperasi, petani, dan pelaku usaha diharapkan dapat memperpendek rantai perdagangan, memperluas akses pembiayaan, serta menciptakan kepastian penyerapan hasil produksi. Dengan demikian, KDMP tidak hanya menjadi kelembagaan ekonomi di desa, tetapi juga dapat memperkuat posisi petani dalam rantai pasok pangan nasional. []
Redaksi02 | Nadiya.
