Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MATARAM – Sektor peternakan menjadi pilihan utama desa-desa penerima Program Desa Berdaya Tematik di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dari ratusan proposal yang telah diverifikasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, mayoritas desa memilih mengembangkan usaha peternakan sebagai penggerak ekonomi lokal dan upaya memperkuat kemandirian desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) NTB, Lalu Hamdi, mengatakan hingga pertengahan Juni 2026 terdapat 254 proposal desa yang telah masuk dan menjalani proses verifikasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 93 desa mengajukan program berbasis peternakan.
“Untuk desa berdaya tematik, desa yang mengambil satu tema sebanyak 163 desa. Rinciannya, peternakan 93 desa, kelautan 8 desa, pertanian tanaman pangan 15 desa, pariwisata 33 desa, dan LHK 14 desa,” kata Lalu Hamdi kepada RRI, sebagaimana dilansir Rri, Rabu, (18/06/2026).
Selain desa yang memilih satu tema usaha, terdapat 91 desa lain yang mengembangkan lebih dari satu sektor usaha. Dari seluruh proposal yang masuk, sebanyak 64 desa telah memperoleh rekomendasi dari dinas teknis dan siap memasuki tahap pencairan anggaran.
Menurut Hamdi, desa yang telah menerima rekomendasi diminta segera melengkapi persyaratan administrasi, mulai dari nomor rekening, identitas penerima bantuan, fakta integritas, berita acara musyawarah desa, hingga surat pertanggungjawaban mutlak.
“Kalau berkas sudah lengkap, langsung kita ajukan ke BPKAD untuk proses pencairan,” ujarnya.
Pemprov NTB menargetkan seluruh desa penerima program dapat menuntaskan proses administrasi sebelum akhir Juni 2026. Sementara itu, verifikasi terhadap desa yang mengusulkan lebih dari satu tema masih berlangsung karena memerlukan rekomendasi dari sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.
Hamdi menjelaskan, Program Desa Berdaya Tematik dirancang untuk membangun identitas ekonomi desa berdasarkan potensi unggulan masing-masing wilayah. Dengan konsep tersebut, setiap desa diharapkan memiliki produk khas yang mampu menjadi kekuatan ekonomi sekaligus ciri pembeda.
“Kita berharap nanti ada desa unggas, desa hortikultura, desa penggemukan sapi. Jadi ketika melihat sebuah desa, orang tahu apa keunggulan yang dikembangkan di sana,” katanya.
Selain program tematik, Pemprov NTB juga menyiapkan Program Desa Berdaya Transformatif melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026. Program tersebut menyasar desa dengan tingkat kemiskinan ekstrem melalui bantuan pengembangan desa sebesar Rp300 juta dan bantuan modal usaha Rp7 juta per kepala keluarga.
Hamdi mengatakan program transformatif tidak hanya memberikan bantuan modal, tetapi juga pendampingan usaha selama dua tahun dengan fokus pada usaha berputar cepat yang mampu menghasilkan pendapatan harian, mingguan, atau bulanan bagi masyarakat.
“Yang kita fasilitasi adalah usaha dengan siklus pendek, harian, mingguan, atau bulanan. Kalau bisa dibuat hari ini, sore sudah mendapatkan hasil,” ujarnya.
Saat ini sebanyak 5.227 proposal calon penerima program transformatif masih diverifikasi oleh Dinas Sosial NTB. Setelah proses tersebut selesai, data penerima akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan dimasukkan dalam APBD Perubahan 2026.
Di tengah keterbatasan fiskal dan penyesuaian anggaran desa, Pemprov NTB juga memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra pembangunan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk mendukung keberlanjutan ekonomi desa. Sejumlah desa seperti Desa Mangkung, Desa Buwun Mas, Desa Tetebatu, dan Desa Lendang Nangka menjadi lokasi awal pendampingan yang mencakup penguatan pemasaran dan penyediaan pembeli hasil produksi (offtaker).
“Kita ingin desa tidak berhenti pada produksi. Harus ada pasar yang memastikan produk masyarakat terserap,” kata Hamdi. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ekonomi desa secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal. []
Redaksi02 | Nadiya.
