Mahasiswa Hukum Soroti Lemahnya Demokrasi di Desa Pelimpaan

SAMBAS DESA NUSANTARA Aksi demonstrasi warga Desa Pelimpaan, Kecamatan Jawai, yang menuntut penonaktifan kepala desa, kini menarik perhatian kalangan mahasiswa Fakultas Hukum di Kabupaten Sambas. Mereka menilai, persoalan tersebut tidak semata-mata soal administratif, melainkan mencerminkan lemahnya praktik demokrasi di tingkat desa.

Mahasiswa berpendapat bahwa ketegangan antara warga dan pemerintah desa itu memperlihatkan minimnya ruang dialog serta lemahnya peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga representasi masyarakat.

Menurut mereka, BPD seharusnya berperan aktif dalam menjembatani komunikasi antara masyarakat dan pemerintah desa. Namun, dalam kasus Desa Pelimpaan, fungsi itu dinilai tidak berjalan maksimal, sehingga menimbulkan akumulasi kekecewaan yang berujung pada aksi demonstrasi.

Situasi tersebut menjadi cerminan bahwa sistem pengawasan dan partisipasi publik di tingkat desa masih membutuhkan penguatan. Mahasiswa berharap agar ke depan, setiap konflik di desa dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah, bukan dengan konfrontasi.

Redaksi01-Alfian

About redaksi01

Check Also

PSEL Bogor Raya Target Tekan Emisi 640 Ribu Ton per Tahun

PDF 📄BOGOR – Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya 1 di Desa …

Pilkades Ciamis 2026 Gunakan Tablet di TPS

PDF 📄CIAMIS – Sebanyak 40 desa di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tengah mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan …

Desa di Banyuwangi Diminta Maksimalkan Potensi untuk Atasi Sampah

PDF 📄BANYUWANGI – Seluruh desa di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, didorong memperkuat pengelolaan sampah dari …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *