Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
KABUPATEN Batang tengah menghadapi tantangan serius di lini paling dasar pemerintahan. Sebanyak 204 posisi perangkat desa di 239 desa dibiarkan kosong tanpa pengganti. Situasi ini menambah beban kerja para aparatur desa yang tersisa, sekaligus berpotensi mengganggu kelancaran pelayanan publik di tingkat akar rumput.
Namun, bukan karena ketiadaan kandidat atau minimnya kebutuhan. Masalah utama terletak pada perubahan regulasi nasional yang belum memiliki petunjuk pelaksanaan di daerah.
Perubahan yang dimaksud adalah pergeseran dari Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 ke Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Pergeseran ini bukan hanya administratif, melainkan menyentuh mekanisme substantif, seperti tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Jika sebelumnya cukup berdasarkan rekomendasi camat, kini pengangkatan perangkat desa harus mendapat persetujuan langsung dari bupati. Namun, hingga kini, belum ada regulasi turunan atau petunjuk teknis (juknis) dari pusat yang menjelaskan prosedur detail pelaksanaan aturan baru tersebut.
Dampaknya, desa-desa di Batang menghadapi tantangan struktural. Banyak desa terpaksa menjalankan pemerintahan dengan personel terbatas, sementara kebutuhan masyarakat tetap berjalan.
Kekosongan perangkat seperti Kaur Keuangan, Kasi Pelayanan, Kepala Dusun, hingga Sekdes berdampak langsung pada efektivitas administrasi, penyaluran bantuan, serta pelaksanaan program pembangunan.
Sejumlah kepala desa pun mulai menyuarakan kekhawatiran akan overlap tugas yang menyebabkan penurunan kinerja.
Pemerintah daerah kini berada dalam posisi serba salah: di satu sisi, kebutuhan mendesak harus segera diisi; di sisi lain, keterikatan terhadap aturan hukum tak bisa diabaikan.
Situasi ini memperkuat urgensi percepatan penerbitan regulasi teknis dari pemerintah pusat. Tanpa itu, desa akan terus berjalan dengan personel timpang, dan pelayanan publik pun berisiko terabaikan.
Redaksi01-Alfian
