Pemkab Tanah Bumbu meluncurkan delapan inovasi digital untuk mempermudah pembayaran pajak, mengintegrasikan penerimaan daerah, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
TANAH BUMBU – Kemudahan pembayaran pajak daerah dan transparansi pengelolaan keuangan menjadi sasaran utama transformasi digital Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel). Melalui delapan inovasi yang diluncurkan pada 11 November 2026, pemerintah daerah berupaya memperluas transaksi nontunai sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Delapan inovasi tersebut diperkenalkan dalam pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026. Program yang mengusung tema “Inovasi Tanpa Batas, Pelayanan Berkualitas” itu sekaligus menjadi forum evaluasi capaian digitalisasi dan penguatan program strategis hingga Triwulan III 2026.
Adapun inovasi yang diluncurkan meliputi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Dinamis, perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online, Aksi Bepadah, Aksi Tegas, integrasi opsen pajak daerah, rasio pajak (tax ratio) berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), serta PETA Catering.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tanah Bumbu, Wiwit Eka Dewi, menjelaskan seluruh inovasi tersebut merupakan hasil kolaborasi perangkat daerah yang dikoordinasikan TP2DD bersama Bank Kalsel dan sejumlah mitra strategis.
Salah satu capaian yang disoroti adalah posisi Tanah Bumbu sebagai pemerintah daerah pertama di Kalsel yang menjalin kerja sama dengan Bank Kalsel untuk menerapkan QRIS Dinamis dalam pembayaran pajak daerah.
Selain itu, Tanah Bumbu menjadi proyek percontohan (pilot project) sekaligus pelopor integrasi opsen pajak daerah antara pemerintah provinsi dan kabupaten di Kalsel. Integrasi tersebut diharapkan memperkuat koordinasi pengelolaan penerimaan pajak antarpemerintah daerah.
Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif, melalui sambutan yang dibacakan Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah (Sekda) Eryanto Rais, mengapresiasi keterlibatan seluruh jajaran TP2DD dalam mempercepat penerapan transaksi digital di lingkungan pemerintahan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi merupakan langkah strategis untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus menyesuaikan pelayanan publik dengan kebutuhan masyarakat.
“Pemanfaatan teknologi diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman, dan berkualitas”, katanya.
Ia menilai digitalisasi tidak cukup hanya diterapkan pada sistem pembayaran, tetapi harus diikuti perubahan pola kerja aparatur dan peningkatan integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Digitalisasi bukan hanya tentang perubahan cara bertransaksi, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja, peningkatan integritas, dan penguatan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Pada sisi pengelolaan keuangan, penerapan transaksi elektronik diharapkan membuat proses belanja daerah lebih tertib, efisien, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem pembayaran digital juga dinilai dapat memperkuat transparansi serta mengurangi ketergantungan terhadap proses transaksi manual.
Pemkab Tanah Bumbu menilai keberhasilan digitalisasi membutuhkan dukungan berbagai pihak, mulai dari Bank Indonesia, sektor perbankan, pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, hingga seluruh pemangku kepentingan.
Bupati juga mengingatkan agar penerapan teknologi tidak berhenti pada peluncuran aplikasi maupun sistem baru. Seluruh inovasi harus memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu manfaat yang diharapkan ialah semakin mudahnya masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah. Di sisi lain, keterbukaan sistem pengelolaan keuangan diharapkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Delapan inovasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bagian dari budaya kerja aparatur dan transformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Tanah Bumbu.
Dengan dukungan perbankan, pemerintah provinsi, serta perangkat daerah, pengembangan ekosistem transaksi digital diharapkan semakin memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemandirian daerah. []
Redaksi 01
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara