Tag Archives: Keuangan Desa

PANDEGLANG, DESA – NUSANTARA: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Banten bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) menggelar Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Sistem Penyelenggaraan dan Pengawasan Keuangan Desa (Siskeudes) sekaligus Launching Siskeudes Online di Kabupaten Pandeglang. Kegiatan tersebut secara resmi diluncurkan …

NASIONAL, DESA – NUSANTARA: Ketidaktahuan atau minimnya pemahaman aparatur desa dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan masih menjadi persoalan serius. Kondisi ini kerap berujung pada kesalahan administrasi hingga menyeret kepala desa dan perangkat desa ke ranah hukum, Senin (15/12/2025). Pengelolaan keuangan desa yang tidak sesuai regulasi umumnya …

MALANG, DESA – NUSANTARA: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur terus menggenjot penguatan tata kelola keuangan desa melalui Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Kabupaten Malang Tahun 2025 yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (15/12/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, transparan, …

MALANG DESA NUSANTARA Bhabinkamtibmas Desa Talok, Polsek Turen, Polres Malang, Aiptu Samsul, menghadiri kegiatan Musyawarah Desa (Musdes) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Talok, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana pembangunan desa. Kehadiran Aiptu Samsul menjadi bentuk dukungan nyata Polri terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, …

HALMAHERA TIMUR DESA NUSANTARA Pemerintah Desa (Pemdes) Foli, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, kembali menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa Foli, Jefri Pemboyan, menyampaikan bahwa seluruh dokumen keuangan desa, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) hingga Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tahunan, selalu terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat di kantor …

CILACAP DESA NUSANTARA Pemerintah Desa Karanggedang, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, menunjukkan komitmen kuat terhadap asas transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan menggelar Public Hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Pendopo Balaidesa Karanggedang, Rabu (27/11/2025). Kegiatan tersebut melibatkan partisipasi …

MALUKU BARAT DAYA DESA NUSANTARA MPemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDPPKB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penguatan Tata Kelola Keuangan Desa melalui penerapan Siskeudes Online. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Golden Nusantara dan diikuti oleh para kepala desa, sekretaris desa, …

 BANYUMAS DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Banyumas menegaskan komitmen percepatan digitalisasi tata kelola keuangan desa melalui penerapan transaksi non-tunai secara menyeluruh. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta meminimalkan risiko penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa. Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, menyampaikan bahwa mulai 1 Desember 2025, seluruh pembayaran penghasilan tetap (siltap) …

TUAL DESA NUSANTARA Pemerintah Kota Tual resmi meluncurkan Proyek Perubahan bertajuk “Strategi Optimalisasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa melalui Integrasi 3 Pilar”, sebagai terobosan penguatan tata kelola keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan berintegritas. Program ini digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Tual dan diperkenalkan dalam seremoni resmi …

KARAWANG DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mendorong seluruh kepala desa agar semakin tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Hal ini sejalan dengan regulasi yang menetapkan kepala desa sebagai penata usaha keuangan desa yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh penggunaan dana desa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembinaan …