BANGKA – Masyarakat di delapan desa yang berada dalam wilayah operasi PT Gunung Maras Lestari (GML) segera memperoleh kepastian terkait program Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar (FPKMS) atau plasma sebesar 20 persen. Kesepakatan penyaluran plasma tersebut dijadwalkan dituangkan dalam perjanjian antara GML, koperasi, dan masyarakat pada 28 September 2026. Kepastian …
Read More »Buku untuk Desa Pelosok, Begini Syarat Pengajuannya
PALU – Pemerintah desa di Sulawesi Tengah (Sulteng) yang membutuhkan bahan bacaan untuk mengembangkan perpustakaan kini dapat mengajukan bantuan buku kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusaka) Provinsi Sulteng. Dukungan tersebut disiapkan untuk memperluas akses literasi masyarakat, terutama di wilayah pelosok. Kepala Dispusaka Provinsi Sulteng Siti Rachmi Amir Singi mengatakan keterbatasan …
Read More »Jangan Ada Anak Tak Sekolah, Desa Diminta Bergerak
SUMEDANG – Pemerintah desa didorong tidak sekadar menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi aktif menggunakan data warga untuk menangani persoalan pendidikan, kesehatan, pengangguran, dan kemiskinan. Pendekatan tersebut dinilai dapat membuat intervensi lebih tepat sasaran sekaligus mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat (Jabar). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Herman …
Read More »Bulog Ubah Strategi Serap Gabah Setelah Evaluasi Tahun Lalu
JAKARTA – Perum Bulog memperketat proses penyerapan gabah pada 2026 dengan melibatkan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), Bintara Pembina Desa (Babinsa), dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) di tingkat desa. Langkah ini ditempuh setelah evaluasi terhadap penerapan skema any quality pada musim panen sebelumnya yang dinilai menimbulkan tantangan terhadap …
Read More »Cegah Kerugian Negara, 380 Ribu Ton Beras Dialihkan Jadi Tepung
JAKARTA – Perum Bulog mengalihkan sekitar 380.000 ton beras yang mengalami penurunan mutu setelah tersimpan lebih dari delapan bulan untuk menjadi bahan baku industri tepung beras. Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari strategi menjaga kualitas Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sekaligus mencegah stok lama berujung pada kerugian negara. Direktur Utama (Dirut) …
Read More »Pulau Sumedang Dapat Jadwal Khusus Distribusi Logistik Pilkades
BELITUNG – Persiapan teknis Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026 di Kabupaten Belitung memasuki tahap distribusi logistik. Sebanyak 12 desa mulai menerima perlengkapan pemilihan pada Senin (14/9/2026), sedangkan Desa Pulau Sumedang dijadwalkan mendapat distribusi pada 18 September atau dua hari sebelum pemungutan suara. Distribusi tersebut menjadi bagian dari persiapan menjelang …
Read More »Dana Desa Menyusut, 65 Desa Sumba Barat Daya Belum Cair Tahap II
TAMBOLAKA – Sebanyak 65 dari 173 desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, belum mencairkan Dana Desa tahap II tahun anggaran 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Barat Daya meminta pemerintah desa segera mengajukan permohonan pencairan sesuai ketentuan agar program pembangunan dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan. Kepala …
Read More »Anggaran Desa Terbatas, Jalan Desa Butuh Intervensi Pusat
JAKARTA – Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah desa menjadi alasan munculnya dorongan agar pemerintah pusat menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa. Kebijakan tersebut diusulkan untuk membantu pembangunan dan pemeliharaan jalan yang selama ini menjadi kebutuhan penting masyarakat desa, tetapi tidak selalu mampu dibiayai melalui anggaran desa. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan …
Read More »Lahan Hijau Jadi Kendala 58 Kopdes Merah Putih di Banyumas
BANYUMAS – Pembangunan 58 gerai Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menghadapi persoalan tata ruang karena seluruh lokasi tersebut berada di kawasan yang masuk kategori lahan hijau. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyumas kini menunggu kebijakan relaksasi dari pemerintah pusat untuk memberikan kepastian terhadap penggunaan lahan yang telanjur …
Read More »DPR Dorong Pemerintah Terbitkan Inpres Jalan Desa
JAKARTA – Keterbatasan anggaran pemerintah desa dinilai menjadi alasan perlunya pemerintah pusat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan jalan desa. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Sofwan Dedy Ardyanto mendorong penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Desa agar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada …
Read More »
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara