Pemerintahan

Giat pemerintahan di desa, baik menyangkut kepala desa, perangkat desa, badan permusyawaratan desa, dan lembaga kemasyarakatan desa

Tanjungsari Resmi Tetapkan RKPDes 2026

TULUNGAGUNG DESA NUSANTARA Pemerintah Desa Tanjungsari, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, secara resmi menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026 melalui forum musyawarah desa yang digelar di Balai Desa Tanjungsari. Penetapan RKPDes ini menjadi langkah strategis dalam pembangunan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Forum tersebut menjadi ruang partisipatif warga untuk …

Read More »

Desa Panjang Matangkan RKPDes 2026 dan Usulan 2027

BOJONEGORO DESA NUSANTARA Pemerintah Desa Panjang, Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) sebagai langkah awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026. Dalam forum ini, desa juga mulai menyusun Daftar Usulan (DU) untuk Tahun Anggaran 2027. Musrenbangdes yang berlangsung di pendopo balai desa Panjang …

Read More »

Apa? Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) untuk penyusunan RKPDes 2026.

TARABBI DESA NUSANTARA Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tarabbi, Rodesya Parirak, menegaskan pentingnya menjadikan asas manfaat sebagai dasar utama dalam merancang setiap kegiatan pembangunan desa. Pernyataan ini disampaikan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) yang berlangsung di aula kantor Desa Tarabbi. Musrenbang ini digelar untuk membahas penyusunan Rancangan Rencana …

Read More »

Enoraen Gelar Musrenbangdes, 20 Usulan Siap Dibawa ke Kecamatan

KUPANG DESA NUSANTARA Pemerintah Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang, menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk Tahun Anggaran 2026. Kegiatan ini berlangsung di aula desa dan dihadiri oleh sejumlah pihak, termasuk Camat Amarasi Timur, Nikolas Funan. Acara tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Desa Enoraen, Sariawan Heri Takaen, …

Read More »

Kabupaten Malang Raih Dana Desa Terbesar 2026

MALANG DESA NUSANTARA Pemerintah telah resmi menetapkan besaran Dana Desa tahun anggaran 2026 untuk seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Penetapan ini mencerminkan kebijakan distribusi anggaran pembangunan berbasis desa yang disesuaikan dengan jumlah desa dan kebutuhan masing-masing daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, Kabupaten Malang menjadi penerima dana desa terbesar dengan …

Read More »

Pemkab Karawang Dorong Pengecekan Aset Desa Rutin

KARAWANG DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang mendorong seluruh kepala desa agar semakin tertib dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Hal ini sejalan dengan regulasi yang menetapkan kepala desa sebagai penata usaha keuangan desa yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh penggunaan dana desa. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pembinaan …

Read More »

Apdesi, Kejari, dan Polres Luwu Sepakat Kawal Dana Desa

LUWU DESA NUSANTARA Dalam upaya memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap tata kelola pemerintahan desa, Kapolres Luwu AKBP Adnan Pandibu, S.H., S.I.K. menerima kunjungan silaturahmi Ketua DPD Apdesi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Sri Rahayu Usmi, S.Pd., bersama jajaran Apdesi Kabupaten Luwu dan sejumlah kepala desa. Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kapolres …

Read More »

Program Jaga Desa 2025 Dimonitor Langsung di Candra Mukti

TULUNG BAWANG DESA NUSANTARA Komitmen Kejaksaan dalam mendukung tata kelola desa yang bersih dan akuntabel kembali ditegaskan dalam kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan Program Sistem Kerja Bersama untuk Tiyuh (Sikebut). Kegiatan ini digelar di Balai Tiyuh Candra Mukti, Kecamatan Tulangbawang Tengah, sebagai bagian dari Program Jaga Desa 2025. Kepala Seksi …

Read More »

35 Perangkat Desa Buleleng Dilatih Jadi Aparatur Profesional

BULELENG DESA NUSANTARA Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kembali menyelenggarakan Pelatihan Awal Masa Tugas Perangkat Desa Angkatan III, yang diikuti oleh 35 orang dari berbagai jabatan perangkat desa di seluruh wilayah kabupaten. Pelatihan yang berlangsung selama tiga hari, sejak Selasa hingga Kamis (07–09/10/2025), dipusatkan di …

Read More »

Hanya 32 Hektare Lolos, Pemkab Bogor Minta Verifikasi Ulang 700 Hektare Lahan

BOGOR DESA NUSANTARA Sengketa status lahan antara masyarakat dan pemerintah pusat kembali mencuat di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor secara resmi mengajukan permintaan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan (BPKHTL) Wilayah XI Yogyakarta untuk melakukan verifikasi ulang terhadap status lahan di Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, yang selama …

Read More »