Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PEMERINTAH Provinsi Papua Barat semakin menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan ekonomi berbasis komunitas. Salah satu langkah strategis yang tengah digalakkan adalah pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wahana utama pemerataan kesejahteraan rakyat.
Namun berbeda dari sekadar mengejar pemenuhan target administratif, Papua Barat justru menempatkan koperasi sebagai media kemandirian ekonomi desa, dengan mengedepankan potensi khas wilayah seperti pertanian dan perikanan.
Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyampaikan bahwa koperasi di Papua Barat tidak hanya menjadi simbol program pemerintah pusat, melainkan bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang dimulai dari akar rumput.
“Koperasi harus menjadi alat masyarakat untuk tumbuh, bukan sekadar formalitas. Kami dorong agar setiap struktur dan kegiatan yang dibangun mencerminkan kebutuhan riil dan kekuatan lokal,” ujarnya dalam kunjungannya ke Manokwari pada Sabtu (28/06/2025).
Upaya tersebut ditindaklanjuti dengan percepatan legalitas koperasi melalui koordinasi lintas sektor, termasuk pelibatan aktif notaris dan lembaga layanan hukum lainnya. Proses ini mencakup penyusunan akta, AD/ART, hingga penerbitan NPWP, NIB, dan nomor induk koperasi.
Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, dalam pernyataannya menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya menargetkan legalitas, tetapi juga pembentukan koperasi yang tangguh dan relevan secara ekonomi.
“Dari 502 kampung dan kelurahan, 235 tengah menyelesaikan akta notaris dan 76 sudah memiliki badan hukum. Harapan kami, sebelum akhir Juli 2025, seluruh wilayah telah memiliki koperasi yang sah secara hukum,” katanya.
Menurutnya, keberadaan Kopdes Merah Putih menjadi refleksi dari semangat ekonomi gotong royong, di mana warga tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi justru menjadi motor penggeraknya.
Program ini diproyeksikan akan memperkuat struktur ekonomi desa, membuka akses pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), dan menjadi basis lahirnya inovasi kewirausahaan lokal.
Dengan pendekatan yang kontekstual dan berbasis potensi desa, Papua Barat menunjukkan bahwa ekonomi desa bukan sekadar instrumen pelengkap, tetapi fondasi utama keadilan sosial dan kemakmuran daerah.
Redaksi01-Alfian
