Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MAGELANG – Pemerintah mempercepat integrasi pembangunan ekonomi darat dan pesisir melalui dua program strategis, yakni Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih, sebagai upaya membangun ekosistem ekonomi baru yang berbasis desa dan kelurahan.
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menyampaikan bahwa koperasi menjadi instrumen utama dalam menggerakkan ekonomi masyarakat melalui berbagai fungsi yang terintegrasi, mulai dari distribusi hingga layanan keuangan. Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi panel Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) se-Indonesia di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (18/4/2026), sebagaimana diberitakan Klikwarta, Minggu (19/04/2026).
Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dirancang memiliki lima fungsi utama, yakni penyaluran barang kebutuhan pokok dan subsidi, penyerap hasil produksi masyarakat sebagai offtaker, penyalur program bantuan pemerintah, penyedia layanan kesehatan melalui gerai obat dan klinik desa, serta pengelolaan logistik berbasis transportasi.
“Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan akan menjadi instrumen yang akan memutar ekonomi di desa-desa dan kelurahan, dan kemudian akan terbangun ekosistem baru yang akan lebih memungkinkan kegiatan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini juga akan bisa membantu masyarakat,” jelas Ferry.
Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional yang mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa dan kelurahan, dengan target memperkuat posisi koperasi agar mampu bersaing dengan badan usaha lainnya dari sisi aset, volume usaha, dan partisipasi masyarakat.
Operasionalisasi program ini direncanakan akan diresmikan pada Juli 2026 sebagai tonggak awal penguatan ekonomi berbasis komunitas.
Sejalan dengan itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) Didit Herdiawan menjelaskan bahwa sektor kelautan juga didorong melalui pendekatan ekonomi biru atau blue economy, yang menitikberatkan pada keberlanjutan dan efisiensi pengelolaan sumber daya laut.
Program tersebut mencakup perlindungan ekosistem laut, pengendalian aktivitas penangkapan ikan, serta pengembangan budidaya perikanan yang berkelanjutan. Implementasinya dilakukan melalui lima langkah utama, termasuk konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, hingga pengawasan aktivitas kelautan.
“Kita juga menginginkan adanya penangkapan ikan terukur ini bisa melakukan kegiatan ekspor yang lebih baik, yang lebih besar, yang lebih dapat diterima oleh internasional, karena tanpa sertifikat pun hari ini untuk menangkap ikan itu masih sedikit tidak bisa diterima karena kita tidak sehat penangkapannya,” jelas Didit.
Sebagai bagian dari strategi tersebut, pemerintah juga mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih guna meningkatkan kapasitas armada dan kesejahteraan nelayan di berbagai daerah.
Kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan implementasi kedua program tersebut, sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dari desa hingga wilayah pesisir. []
Redaksi02 | Nadiya.
