Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BOGOR, Senin (23/06/2025) — Pemerintah menempatkan koperasi desa sebagai instrumen logistik baru dalam strategi distribusi nasional melalui pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP). Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas keempat di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, guna membahas percepatan realisasi program ini.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden menunjuk Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, sebagai komandan pelaksana program. Rapat juga dihadiri sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara yang terlibat dalam perumusan kebijakan logistik dasar di tingkat akar rumput.
Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa koperasi desa akan dirancang untuk menyalurkan barang-barang penting seperti pupuk, gas elpiji, serta bantuan sosial secara lebih efisien. “Koperasi dirancang untuk memperpendek jalur distribusi, agar kebutuhan masyarakat bisa disalurkan lebih efisien,” ujarnya dalam pernyataan resmi.
Apa tujuan utama pembentukan KMP? Pemerintah ingin menciptakan sistem distribusi baru yang lebih adil dan terkoneksi langsung dari produsen ke masyarakat, tanpa perantara yang kerap memicu lonjakan harga dan keterlambatan suplai.
Siapa yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknisnya? Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih, yang diketuai langsung oleh Menko Pangan. Satgas ini akan berkoordinasi dengan tim teknis dari kementerian dan lembaga terkait guna memastikan kesiapan operasional di lapangan.
Mengapa langkah ini penting? Karena distribusi barang pokok masih menjadi tantangan besar di banyak daerah, terutama desa terpencil. Pemerintah melihat koperasi sebagai solusi strategis untuk menjawab ketimpangan distribusi serta mendorong ekonomi desa yang lebih mandiri.
Bagaimana pelaksanaannya? Saat ini, tahap awal dimulai dari pembentukan Satgas dan pemetaan daerah yang akan menjadi lokasi percontohan. Meski jadwal peluncuran dan lokasi belum diumumkan, Presiden menegaskan bahwa eksekusi program akan dilakukan secara bertahap namun terstruktur.
Kapan koperasi ini mulai dibentuk masih belum ditetapkan secara resmi. Namun, penguatan koordinasi lintas kementerian dianggap sebagai fondasi penting dalam memastikan program ini berjalan tanpa hambatan.
