Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDUNG – Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) diproyeksikan menjadi bagian dari jalur pelayanan sosial pemerintah dengan membantu pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat desa dan kelurahan. Peran baru tersebut mencakup distribusi Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, hingga bantuan pangan.
Rencana pelibatan koperasi itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan dalam acara puncak Hari Ritel Nasional (HRN) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) di Bandung, Jawa Barat, Rabu (11/11/2026).
“Koperasi nantinya juga membantu menyalurkan berbagai program bantuan lainnya, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai, serta berbagai bantuan sosial dan pelayanan masyarakat,” kata Zulkifli, sebagaimana diberitakan Antara, Rabu, (11/11/2026).
Selain bantuan sosial, KDKMP juga direncanakan membantu penyaluran bantuan beras atau pangan pemerintah untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Keterlibatan koperasi dalam distribusi tersebut diharapkan mendukung pemerintah menjangkau masyarakat penerima bantuan.
Namun, pelaksanaan tugas itu membutuhkan ketepatan pendataan agar bantuan tidak salah sasaran. Zulkifli menyoroti masih ditemukannya penyaluran bantuan yang tidak sesuai dengan kondisi penerima di lapangan.
“Bantuan tersebut harus diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Jangan sampai masyarakat yang mampu justru menerima bantuan, sementara warga yang membutuhkan tidak mendapatkannya,” ujarnya.
Persoalan ketepatan penerima menjadi salah satu tantangan bagi koperasi yang nantinya terlibat dalam proses distribusi. Pendataan dan penyaluran perlu berjalan selaras agar masyarakat yang memenuhi kriteria memperoleh haknya.
Di sisi lain, tugas distribusi juga membawa konsekuensi pembiayaan bagi pengelola koperasi. Zulkifli menjelaskan, biaya operasional diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran, termasuk pengantaran bantuan hingga kepada penerima manfaat.
“Untuk menjalankan tugas tersebut, tentu ada biaya operasional, termasuk ongkos pengantaran bantuan. Hal itu menjadi bagian dari mekanisme operasional koperasi,” katanya.
Biaya tersebut, menurut Zulkifli, akan menjadi bagian dari mekanisme operasional yang ditanggung pengelola KDKMP.
Dengan rencana perluasan fungsi tersebut, koperasi desa dan kelurahan tidak hanya diarahkan menjalankan kegiatan ekonomi, tetapi juga membantu pemerintah dalam pelayanan sosial. Kejelasan mekanisme pendataan, ketepatan penerima, serta pengelolaan biaya distribusi menjadi hal penting agar penugasan tersebut dapat berjalan efektif tanpa mengganggu keberlanjutan operasional koperasi. []
Redaksi02
