Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Ombudsman RI menilai pengembangan gerai KDMP menjadi klinik pratama berpotensi memperluas akses layanan kesehatan dan membantu penanganan warga terdampak bencana, tanpa menggantikan peran Puskesmas serta Pustu.
JAKARTA – Keterbatasan layanan kesehatan bagi warga terdampak bencana mendorong munculnya usulan agar gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dikembangkan menjadi klinik pratama. Fasilitas tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan kesehatan di daerah sekaligus membantu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu (Pustu), tanpa mengambil alih peran keduanya.
Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Ombudsman RI), Robert Na Endi Jaweng, menilai pengembangan klinik di lingkungan KDMP dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperluas jangkauan layanan kesehatan masyarakat. Gagasan itu mengemuka setelah Ombudsman memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta menemukan sejumlah kekurangan dalam pelayanan kesehatan di wilayah terdampak.
Robert menyampaikan usulan tersebut saat ditemui awak media di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (4/11/2026). Ia menilai fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah belum sepenuhnya memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan warga setelah bencana terjadi.
“Sekarang ada isu KDMP untuk jadi buka klinik kesehatan misalnya. Banyak yang berdebat, tapi kalau saya melihat wah ini juga bisa jadi peluang gitu loh, agar ketika terjadi sesuatu, Koperasi Desa Merah Putih juga bisa menjadi salah satu garda depan dalam penanganan kesehatan,” ujar Robert, sebagaimana diberitakan Holopis, Kamis (05/11/2026).
Menurut Robert, hasil pemantauan Ombudsman memperlihatkan bahwa sejumlah rumah sakit di wilayah terdampak belum menyediakan layanan khusus bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat bencana. Pelayanan bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta warga yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), juga dinilai belum memadai.
“Secara umum saya sampaikan bahwa respons pemerintah daerah itu adalah respons yang biasa-biasa saja. Respons yang seolah melihat bahwa ini kalaupun ada pasien yang datang ya ditangani sebagai pasien biasa, gitu,” ujarnya.
Temuan tersebut, menurut Robert, menunjukkan perlunya kesiapan layanan kesehatan yang tidak hanya berorientasi pada penanganan pasien ketika datang ke fasilitas kesehatan. Pelayanan juga perlu menjangkau masyarakat yang kesulitan mengakses layanan, terutama saat bencana mengganggu aktivitas dan kondisi lingkungan.
“Puskesmas ini kan ada di tingkat kecamatan atau di desa ya, Pustu-Pustu itu, itu harus jadi garda depan gitu. Dan menurut saya ke depan penguatan Puskesmas ini jadi sangat penting,” tegasnya.
Robert menilai penguatan Puskesmas tetap menjadi kebutuhan utama. Namun, apabila kapasitas fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah belum mencukupi, dukungan melalui program nasional dapat dipertimbangkan untuk memperluas jangkauan pelayanan.
“Kalau memang Puskesmas-nya kuat ya ini enggak perlu, tapi ini enggak kuat, makanya perlu program nasional yang kan KDMP nasional gitu,” katanya.
Ia menjelaskan, gerai KDMP yang telah menyediakan layanan penjualan obat melalui apotek berpotensi dikembangkan dengan menambahkan layanan klinik pratama. Selain membantu menghadapi situasi darurat, fasilitas tersebut juga dapat mendukung upaya pencegahan penyakit, antara lain melalui pemeriksaan kesehatan gratis.
“KDMP kan sudah ngejual obat juga, dia membuka apotek ya. Nah diperluas saja misalnya untuk menjadi salah satu klinik pratama ya untuk melapis Puskesmas,” tuturnya.
Meski demikian, Robert menegaskan bahwa pengembangan klinik KDMP tidak boleh mengurangi fungsi maupun prioritas Puskesmas dan Pustu. Kedua fasilitas tersebut tetap harus diperkuat sebagai bagian utama sistem pelayanan kesehatan daerah, sedangkan klinik KDMP diharapkan menjadi fasilitas pendukung yang memperluas akses masyarakat, khususnya ketika terjadi bencana. []
Redaksi 01
