Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BUMDes Mawokauw Jaya di Mimika belum berjalan optimal akibat lemahnya tata kelola dan ketidakaktifan pengurus sehingga pemerintah kampung meminta pendampingan berkelanjutan dari pemerintah daerah.
MIMIKA – Ketidakaktifan pengurus dan lemahnya tata kelola menjadi hambatan utama pemulihan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mawokauw Jaya, Distrik Wania, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Meski pemerintah kampung telah mengalokasikan penyertaan modal dan membentuk sejumlah unit usaha sejak 2022, badan usaha tersebut belum mampu berjalan sesuai harapan.
Kepala Kampung Mawokauw Jaya, Edyson Rafra, mengatakan persoalan BUMDes tidak semata-mata berkaitan dengan ketersediaan modal. Kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi, menata administrasi, serta membuat laporan keuangan juga menjadi faktor penting yang belum terpenuhi.
“BUMDes ini sudah kami dirikan sejak 2022 melalui musyawarah bersama masyarakat. Pemerintah kampung juga sudah melakukan penyertaan modal. Tetapi dalam perjalanannya, ada beberapa kendala sehingga pengelolaannya belum berjalan maksimal,” ungkap Edyson Sabtu 31 Oktober 2026.
Sejumlah unit usaha sebenarnya telah disiapkan, mulai dari depot air minum isi ulang, bengkel, pengelolaan sampah, hingga sektor pertanian dan peternakan. Namun, pengembangan usaha tersebut terkendala persoalan kelembagaan. Bahkan, memasuki 2026, pengurus inti BUMDes dilaporkan tidak lagi aktif.
Kondisi itu membuat pemerintah kampung membutuhkan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, khususnya dinas teknis yang membidangi pengembangan usaha desa. Edyson meminta pembinaan tidak hanya diberikan dalam bentuk pelatihan sesaat, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan agar pengurus mampu menjalankan usaha secara profesional.
“Kami sangat membutuhkan pendampingan dari dinas terkait. Jangan hanya membentuk BUMDes dan memberikan modal, tetapi pengurus juga harus dibekali kemampuan mengelola usaha dan mempertanggungjawabkan keuangannya,” tegasnya.
Menurut Edyson, aspek pertanggungjawaban keuangan perlu mendapat perhatian serius karena penyertaan modal yang diberikan pemerintah kampung bersumber dari uang negara. Penggunaan dana tersebut harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia mengaku telah menyampaikan persoalan ketidakaktifan pengurus dan kendala pengelolaan BUMDes saat pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Langkah itu dilakukan agar penggunaan modal yang telah disalurkan tidak menimbulkan persoalan pertanggungjawaban pada kemudian hari.
Di sisi lain, Edyson mengapresiasi pelatihan yang diberikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pengurus BUMDes Mawokauw Jaya dan Kampung Nari, dengan materi yang membantu meningkatkan pemahaman mengenai administrasi serta pencatatan keuangan.
“Kami merasakan ada sedikit perubahan setelah pengurus mendapatkan pelatihan dari BPKP, terutama terkait pencatatan keuangan, pemasukan dan pengeluaran. Tetapi tentu ini belum cukup, masih diperlukan pendampingan secara berkelanjutan,” jelasnya.
Pada 2026, pemerintah kampung juga memasukkan kelompok pertanian dan peternakan sebagai bagian dari pengembangan unit usaha. Upaya tersebut diselaraskan dengan arahan pemerintah pusat mengenai penguatan ketahanan pangan di tingkat kampung.
Edyson berharap pelatihan yang telah diberikan BPKP dapat diteruskan oleh dinas teknis Pemkab Mimika. Pendampingan diharapkan mencakup manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pencatatan pemasukan dan pengeluaran, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Sebagaimana diberitakan Koranpapua, Sabtu (31/10/2026), pemerintah kampung ingin menghidupkan kembali BUMDes agar mampu menjadi sumber pendapatan kampung sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi warga.
“Tujuan kita mendirikan BUMDes adalah supaya kampung memiliki sumber pendapatan sendiri dan masyarakat juga mendapatkan manfaat ekonomi. Karena itu, kami berharap ada perhatian dan pendampingan serius dari pemerintah daerah agar BUMDes di Mawokauw Jaya bisa berjalan lebih baik dan berkembang,” pungkasnya.
Keberlanjutan BUMDes Mawokauw Jaya kini membutuhkan pembenahan kelembagaan, pengaktifan kembali pengurus, serta pengawasan penggunaan modal. Dengan dukungan dan pendampingan yang konsisten, unit-unit usaha yang telah dirintis diharapkan dapat berkembang dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian masyarakat kampung. []
Redaksi 01
