Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman menjelaskan mekanisme pengajuan bantuan sosial, kepesertaan BPJS Kesehatan, penerangan jalan, dan pembangunan desa saat berdialog dengan warga Desa Cempaka, Bumijawa.
TEGAL – Pengajuan resmi menjadi salah satu jalur yang harus ditempuh warga Desa Cempaka, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, untuk memperjuangkan kebutuhan infrastruktur dan bantuan pemerintah. Mekanisme tersebut mengemuka dalam dialog Bupati Tilik Desa yang digelar Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman pada Jumat (23/10/2026).
Dalam pertemuan yang dimulai pukul 19.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) itu, warga menyampaikan berbagai persoalan, mulai dari perubahan status penerima bantuan sosial, kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, hingga kebutuhan penerangan jalan umum (PJU). Aspirasi lainnya berkaitan dengan dukungan pendidikan, penyalahgunaan obat di kalangan remaja, serta pembangunan infrastruktur desa.
Ischak menjelaskan, setiap usulan yang membutuhkan pembiayaan pemerintah daerah perlu disampaikan melalui proposal atau surat resmi. Dokumen tersebut selanjutnya menjadi bahan bagi perangkat daerah untuk menilai kebutuhan dan menyesuaikannya dengan kewenangan serta kemampuan anggaran.
Terkait bantuan sosial, Ischak menerangkan bahwa penetapan penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Karena itu, pemutakhiran dan verifikasi data diperlukan agar bantuan tepat sasaran.
Warga yang merasa memenuhi kriteria tetapi tidak lagi terdaftar sebagai penerima dapat mengajukan sanggahan melalui operator terkait, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), atau aplikasi Cek Bansos.
Untuk warga kurang mampu yang kepesertaan BPJS Kesehatannya tidak aktif, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal menyediakan pembiayaan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pemerintah Kabupaten Tegal setiap tahun juga menganggarkan untuk PBI yang APBD, kurang lebih Rp34 miliar untuk meng-cover 70 ribu warga miskin penerima BPJS gratis,” jelasnya.
Ischak juga meminta masyarakat membantu mengidentifikasi warga sekitar yang benar-benar membutuhkan bantuan kesehatan. Warga dapat berkoordinasi dengan bidan desa atau petugas terkait untuk memperoleh informasi mengenai prosedur pengajuan kepesertaan.
Sementara itu, kebutuhan PJU di Dukuh Binong menjadi salah satu aspirasi infrastruktur yang mendapat tanggapan langsung dari Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan (Dishub) Tegal, Elliya Hidayah. Ia menjelaskan, ruas jalan tersebut berstatus jalan kabupaten sehingga pengajuan penerangan perlu disampaikan melalui surat resmi yang diketahui camat dan pemerintah desa.
“Mohon berkenan Pak Kades membuat surat, kemudian diketahui Pak Camat. Mudah-mudahan di tahun 2027 bisa kita progreskan,” ungkap Elliya.
Elliya menyebut Pemkab Tegal telah memasang PJU di sejumlah titik di Kecamatan Bumijawa, antara lain Jejeg, Cengini, Sudikampir, Batu Mirah, dan Senggang Sumbaga. Usulan dari Desa Cempaka diharapkan dapat masuk dalam perencanaan pembangunan berikutnya dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran.
Selain penerangan jalan, warga mengusulkan perbaikan jalan, pemasangan paving, pengairan untuk mendukung kegiatan pertanian, serta program pemberdayaan masyarakat. Seluruh usulan tersebut diminta disampaikan secara tertulis agar dapat dikaji oleh perangkat daerah sesuai bidang masing-masing.
Di sektor pendidikan, Ischak menyatakan Pemkab Tegal membuka peluang dukungan bagi madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah diniyah, dan taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ). Lembaga pendidikan yang membutuhkan bantuan diminta mengajukan proposal untuk dipertimbangkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
“Caranya ajukan proposal mawon. Nanti kita bantunya berapa berdasarkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten,” ujar Ischak.
Dialog tersebut menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan kebutuhan sekaligus memperoleh penjelasan mengenai prosedur pengajuan bantuan dan pembangunan. Kejelasan administrasi, pemutakhiran data, serta koordinasi dengan perangkat daerah diharapkan dapat membantu aspirasi masyarakat ditindaklanjuti sesuai prioritas dan kemampuan anggaran Pemkab Tegal. []
Redaksi 01
