Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Pencegahan kebakaran hutan dan lahan diarahkan lebih dekat ke tingkat desa dengan memperkuat peran masyarakat sekaligus menjaga mata pencaharian warga di sekitar kawasan gambut.
JAKARTA – Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan diarahkan berbasis desa dengan memperkuat keterlibatan masyarakat sekaligus memperhatikan mata pencaharian warga yang tinggal di sekitar kawasan gambut.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Arif Satria, menyampaikan arahan tersebut setelah mengikuti pertemuan bersama Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri serta pakar di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
“Namun ada hal yang menarik dalam pertemuan tadi bahwa Pak Presiden juga menegaskan bahwa pendekatan pencegahan ke depan itu berbasis pada pencegahan presisi berbasis desa,” kata Arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (24/9/2026) malam, sebagaimana diberitakan Tirto, Kamis, (24/09/2026).
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat desa sebagai bagian penting dalam upaya pencegahan karena warga dinilai memiliki kedekatan dengan sumber daya dan lingkungan di sekitar tempat tinggalnya. Penguatan juga diarahkan kepada kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang berada di tingkat desa.
“Jadi pencegahan presisi berbasis desa itu menunjukkan bahwa Pak Presiden percaya bahwa masyarakat desa memiliki sense of belonging yang sangat tinggi terhadap sumber daya yang ada di sekitarnya dan kemudian masyarakat dianggap efektif untuk melakukan pencegahan karena di tingkat desa ada masyarakat pemadam api atau MPA,” ujar Arif.
Selain mengandalkan keterlibatan masyarakat, pencegahan juga akan didukung peralatan pemadaman seperti injeksi air (water injection) dan pompa desa. Namun, upaya tersebut disebut perlu berjalan beriringan dengan penguatan sumber penghidupan masyarakat di kawasan gambut.
“Jadi solusi ekonomi berkaitan dengan karena 41 juta masyarakat hidup di sekitar kawasan hidrologi gambut, sehingga kita juga perlu memikirkan mata pencaharian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang,” tuturnya.
Arif menyebut pemerintah telah membahas sejumlah komoditas yang dapat menopang perekonomian masyarakat dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem gambut. Sagu disiapkan sebagai alternatif jangka panjang, kopi untuk jangka menengah, sedangkan sejumlah tanaman hortikultura diarahkan untuk kebutuhan jangka pendek.
“Tadi juga sudah dibicarakan bagaimana sagu sebagai alternatif untuk jangka panjang, karena sagu ini butuh waktu kurang lebih delapan tahun. Kemudian ada kopi sebagai solusi jangka menengah. Dan beberapa tanaman hortikultura yang menjadi tanaman yang dianggap efektif untuk jangka sangat pendek,” jelas Arif.
Penguatan pencegahan juga didukung pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang berada langsung di bawah Presiden. Sementara itu, BRIN disiapkan untuk mendukung pemantauan dan deteksi dini titik panas (hotspot).
“Ini solusinya saya kira sudah jelas, dan BRIN diminta untuk mendukung keberadaan dan peran dari badan ini khususnya dalam hal bagaimana kita melakukan deteksi dini, deteksi dini hotspot,” terang Arif.
Dengan pendekatan tersebut, desa tidak hanya ditempatkan sebagai lokasi pencegahan, tetapi menjadi bagian dari sistem pengendalian karhutla melalui keterlibatan masyarakat, dukungan sarana, serta penguatan mata pencaharian di sekitar kawasan gambut. []
Redaksi02 | Nadiya.
