Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
Sebanyak 65 desa di Nusa Tenggara Barat telah menerima dana Desa Berdaya dengan total Rp19,5 miliar, yang diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal sekaligus dikawal melalui mekanisme pendampingan dan pengawasan.
MATARAM – Sebanyak 65 desa di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mendapatkan dukungan anggaran melalui program Desa Berdaya dengan total Rp19,5 miliar. Dana tersebut diarahkan untuk mendorong kegiatan produktif sesuai potensi masing-masing desa, mulai dari peternakan dan pengolahan hasil pertanian hingga pengelolaan sampah serta pengembangan fasilitas pariwisata lokal.
Setiap desa penerima memperoleh anggaran Rp300 juta. Penyaluran tersebut menjadi bagian dari target Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang menetapkan 257 desa sebagai penerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa Berdaya Tematik pada tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Baiq Nelly Yuniarti mengatakan dana tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi bantuan anggaran, tetapi digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.
“Kami berharap program Desa Berdaya ini tidak berhenti pada seremonial pencairan anggaran saja. Dana ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk kegiatan produktif yang memberikan dampak ekonomi langsung dan berkelanjutan bagi masyarakat desa,” tambahnya, sebagaimana diberitakan Suara NTB, Kamis, (24/09/2026).
Sejumlah desa yang telah menerima bantuan mulai mengembangkan sektor unggulan masing-masing. Kegiatan yang dikembangkan mencakup usaha peternakan, pengolahan hasil pertanian, tata kelola sampah secara mandiri, hingga pembangunan fasilitas pariwisata lokal.
Pemprov NTB juga menempatkan pendampingan dan pembinaan sebagai bagian dari program agar desa dapat mengembangkan potensi lokalnya. Dukungan tersebut dirancang untuk mendorong desa mengelola sumber daya yang dimiliki melalui kegiatan yang bersifat produktif.
Di sisi pengawasan, Gubernur NTB telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pendamping Desa Berdaya. Satgas yang melibatkan lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait itu bertugas mengawal proses bantuan secara menyeluruh, mulai dari pengajuan proposal, verifikasi, pelaksanaan kegiatan di lapangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ).
Menurut Nelly, mekanisme tersebut disiapkan untuk memastikan penggunaan dana sesuai sasaran sekaligus mencegah terjadinya penyelewengan. Pengawasan dilakukan sepanjang tahapan pengelolaan bantuan, bukan hanya setelah dana dicairkan.
Sementara itu, realisasi bantuan untuk 65 desa juga menjadi jawaban Pemprov NTB atas pertanyaan masyarakat di media sosial mengenai keterbukaan informasi desa penerima manfaat.
“Ini adalah bukti nyata komitmen kami. Sebanyak 65 desa telah menerima pencairan anggaran masing-masing sebesar Rp300 juta,” ujarnya.
Nelly menambahkan bahwa pelaksanaan program tersebut diharapkan dapat memperluas pusat pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari desa.
“Melalui sinergi pendanaan yang kuat dan pengawasan yang ketat, program Desa Berdaya Iqbal-Dinda diharapkan mampu melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru langsung dari akar rumput demi mewujudkan NTB yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. []
Redaksi02 | Nadiya.
