Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Ruang penataan belanja negara menjadi salah satu perhatian setelah Suahasil Nazara resmi menjabat Menteri Keuangan. Ekonom ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwidjaja menilai terdapat sejumlah sektor yang dapat dikaji melalui realokasi dan penyesuaian anggaran, termasuk kesehatan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pendidikan, serta dana desa.
Menurut Enrico, kondisi fiskal Indonesia masih relatif terjaga sehingga pemerintah memiliki ruang untuk mengoptimalkan belanja hingga akhir tahun. Namun, penataan kembali sejumlah pos anggaran dinilai diperlukan agar belanja negara memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian.
“Anggaran kesehatan, UMKM, dana desa ini kekecilan. Jadi, perlu realokasi, recalibration itu harus dikerjakan di sektoral spending,” ujar Enrico dalam diskusi bertajuk “Reclaiming Global Trust: Indonesia’s Investment Agenda for a Volatile World” di Jakarta, Selasa, sebagaimana diberitakan Antara, Selasa, (15/09/2026).
Enrico juga menyoroti posisi defisit fiskal hingga Juni 2026 yang menurutnya masih memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengelola belanja sampai akhir tahun. Ia menyebut defisit pada periode tersebut masih berada di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
“Di fiskal masih oke, defisit kita di Juni oke, di bawah 1 persen. Dan masih lima bulan lagi akhir tahun, jadi nggak breach ke 3 persen,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Juni 2026 mencatat defisit Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB. Dalam APBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen, dengan defisit diproyeksikan sekitar 2,85 persen terhadap PDB.
Salah satu bidang yang menurut Enrico perlu dievaluasi ialah anggaran pendidikan, terutama berkaitan dengan kesejahteraan guru. Ia melihat terdapat ruang untuk menyesuaikan penghasilan guru agar lebih sesuai dengan kondisi pasar tenaga kerja.
“Misalnya gaji guru, itu kan ada ruang untuk di-improve, dan ini bisa dikaji ulang agar mereka bisa dinaikkan, atau sesuai dengan market price. Itu akan berdampak,” kata dia.
Perhatian serupa disampaikan terhadap anggaran UMKM. Menurut Enrico, penguatan sektor tersebut berkaitan dengan upaya membangun kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi dapat bergerak lebih kuat.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan komitmennya menjaga APBN agar tetap berfungsi sebagai instrumen untuk mendukung pertumbuhan sekaligus mempertahankan stabilitas perekonomian. Suahasil menyampaikan hal tersebut dalam serah terima jabatan di Kementerian Keuangan pada Selasa (15/9/2026).
Manfaat APBN bagi masyarakat, menurut Suahasil, diwujudkan melalui berbagai aktivitas ekonomi, mulai dari konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, hingga kegiatan ekspor. Pengelolaan keuangan negara yang baik diharapkan dapat membuat manfaat APBN dirasakan secara optimal oleh masyarakat.
Suahasil sebelumnya dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Keuangan pada Senin (14/9/2026), menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Sebelum menduduki jabatan tersebut, Suahasil merupakan Wakil Menteri Keuangan.
Pergantian pimpinan Kementerian Keuangan tersebut berlangsung ketika pemerintah masih mengelola target pertumbuhan ekonomi dan batas defisit APBN 2026. Masukan mengenai realokasi anggaran dari kalangan ekonom menjadi salah satu pandangan yang dapat menjadi bagian dari pembahasan mengenai efektivitas belanja negara ke depan. []
Redaksi02 | Nadiya.
