Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Kelancaran distribusi barang bersubsidi menjadi salah satu persoalan yang perlu diselesaikan dalam operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Temuan tersebut disampaikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman setelah melakukan inspeksi mendadak ke PT Agrinas Pangan Nusantara (Agrinas) di Jakarta pada Senin (14/9/2026).
Hambatan terutama ditemukan pada alur distribusi sejumlah komoditas yang akan disalurkan melalui koperasi, antara lain beras, minyak, gas, pupuk, dan gula. Persoalan tersebut dinilai perlu segera diurai agar pasokan tidak terhenti ketika koperasi mulai menjalankan kegiatan operasional.
“Kendala-kendalanya adalah sistem supply chain. Yang paling dominan adalah barang-barang dari subsidi, seperti beras, minyak, kemudian gas, kemudian pupuk, gula dan sebagainya. Nah, ini yang selama ini kita lihat dan terjadi hambatan. Saya tentunya yang menyelesaikan bottleneck, jadi sumbatan-sumbatan yang ada,” kata Dudung dalam keterangan tertulis, sebagaimana diberitakan Tirto, Selasa, (15/09/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung perkembangan program prioritas pemerintah sekaligus mengevaluasi pelaksanaan KDKMP. Dudung mengatakan pemantauan diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Hari ini saya mendadak ke Agrinas. Saya koordinasi dengan Pak Joao dari pihak Agrinas. Tentunya sesuai dengan tugas pokok saya memastikan memantau bagaimana program prioritas Bapak Presiden ini berjalan dengan baik. Salah satunya adalah Koperasi Merah Putih yang saat ini sedang dilakukan evaluasi termasuk dilakukan penyempurnaan,” kata Dudung.
Persoalan rantai pasok selanjutnya akan dibahas lintas lembaga. KSP berencana mengoordinasikan penyelesaian hambatan tersebut dengan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Indofood, jajaran direksi produsen pupuk, serta Direktur PT Pertamina Patra Niaga.
Langkah koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan distribusi barang dapat berlangsung secara berkelanjutan. Dengan demikian, pasokan yang telah masuk ke dalam sistem distribusi koperasi tidak berhenti akibat kendala pada tahapan berikutnya.
“Artinya, sekali supply jangan kemudian akhirnya terhenti. Nah, ini yang akhirnya terjadi sumbatan-sumbatan atau hambatan-hambatan di lapangan,” ujar Dudung.
Evaluasi terhadap KDKMP berlangsung bersamaan dengan proses penyelesaian pembangunan infrastruktur fisik koperasi. Pemerintah sebelumnya menargetkan puluhan ribu KDKMP dapat beroperasi hingga akhir 2026, sehingga kesiapan operasional menjadi bagian penting selain penyelesaian fasilitas fisik.
Bagi KSP, persoalan distribusi menjadi salah satu aspek yang perlu dituntaskan agar koperasi tidak hanya memiliki infrastruktur, tetapi juga mampu menjalankan fungsi pelayanan dan penyaluran barang kepada masyarakat desa dan kelurahan.
Dudung berharap pembenahan rantai pasok dapat segera diselesaikan setelah koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait dilakukan. Pembahasan lanjutan dijadwalkan untuk mencari penyelesaian atas hambatan distribusi yang ditemukan di lapangan.
“Nah, ini tadi kita komunikasikan dengan Agrinas, nanti akan kita komunikasikan hari Rabu dengan kementerian terkait. Mudah-mudahan ini bisa segera tuntas berjalan dengan baik,” pungkas Dudung. []
Redaksi02 | Nadiya.
