Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Pemerintah memperjelas skema pengelolaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) dengan menegaskan aset dan kepemilikannya berada di desa. PT Agrinas Pangan hanya berperan sebagai fasilitator pada tahap awal pembentukan koperasi sebelum pengelolaannya diserahkan kepada desa.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, penggunaan dana desa untuk pembentukan Kopdes pada akhirnya ditujukan untuk memberikan manfaat ekonomi kembali kepada masyarakat desa. Menurut dia, pola tersebut juga menempatkan desa sebagai pemilik koperasi beserta keuntungan yang dihasilkan.
“Itu kan uang desa diambil untuk buat koperasi. Tapi yang kurang kita sosialisasikan adalah koperasinya nanti milik desa, keuntungannya juga milik desa nanti. Jadi Agrinas itu hanya sebagai kontraktor dalam dua tahun pertama untuk memastikan itu berdiri, setelah itu dikasihkan ke desa semua asetnya,” ujar Purbaya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Senin (14/9/2026), sebagaimana diberitakan Tirto, Senin, (14/09/2026).
Purbaya mengakui penjelasan mengenai mekanisme kepemilikan tersebut belum tersampaikan secara menyeluruh. Kondisi itu, menurut dia, menunjukkan masih terdapat celah dalam sosialisasi program kepada sejumlah pihak, termasuk jajaran kementerian teknis.
“Sayangnya itu belum disosialisasikan dengan baik. Saya juga baru tahu seminggu lalu. Jadi bukan punya Agrinas? Bukan,” ujarnya.
Ia mengatakan, sebagai pemegang kewenangan dalam pengelolaan keuangan negara, Kementerian Keuangan selama ini lebih banyak menjalankan fungsi penganggaran terhadap program yang telah ditetapkan.
“Jadi banyak memang betul, bapak-bapak ibu itu hal-hal yang belum disosialisasikan dengan baik ke publik, termasuk ke saya. Saya suruh bayar, saya bayar saja,” ucapnya.
Untuk mengawal pelaksanaan Kopdes, Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koperasi dan Badan Pengaturan (BP) BUMN membentuk tim gabungan. Tim tersebut bertugas memastikan operasional koperasi berjalan secara transparan dan sesuai sasaran.
Setelah masa keterlibatan Agrinas berakhir, pembinaan Kopdes akan sepenuhnya dilanjutkan oleh Kementerian Koperasi. Dengan pola tersebut, peran Agrinas ditempatkan sebagai pihak yang membantu pembentukan koperasi pada masa awal, bukan sebagai pemilik aset.
Selain pengaturan mengenai kepemilikan, pemerintah juga menyiapkan model usaha bagi Kopdes melalui penyaluran barang bersubsidi. Kopdes akan mendapatkan hak eksklusif untuk menyalurkan barang bersubsidi di tingkat desa.
“Nanti yang pertama adalah semua barang-barang bersubsidi hanya bisa dijual dan disalurkan lewat koperasi desa. Kita akan pastikan itu berjalan. Dengan itu saja sudah pasti untung, ditambah dengan bisnis yang lain-lain. Cuma kalau jalannya enggak benar, ya enggak untung-untung,” kata Purbaya.
Skema tersebut dirancang agar Kopdes memiliki sumber kegiatan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan, selain menjalankan berbagai bisnis lain sesuai kebutuhan masyarakat desa.
Penegasan mengenai kepemilikan menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program karena dana yang digunakan untuk membentuk koperasi bersumber dari dana desa. Dengan demikian, pengelolaan aset dan manfaat ekonomi Kopdes diarahkan tetap kembali kepada desa setelah tahap fasilitasi awal selesai.
Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme tersebut dipahami secara seragam oleh pemerintah desa, masyarakat, kementerian terkait, serta pihak yang terlibat dalam pembentukan koperasi. Kejelasan informasi mengenai kepemilikan dan pengelolaan diharapkan dapat mencegah kesalahpahaman dalam pelaksanaan program Kopdes ke depan. []
Redaksi02 | Nadiya.
