Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SIKKA – Pemerintah pusat meminta pemerintah daerah mempercepat pendataan kerusakan akibat gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai dasar penyaluran bantuan dan persiapan rehabilitasi serta rekonstruksi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan akurasi data menjadi salah satu faktor penentu agar dukungan pemerintah dapat segera diterima masyarakat terdampak.
Penegasan itu disampaikan Tito setelah lima hari melakukan peninjauan penanganan pascagempa di sejumlah wilayah NTT. Dalam rangkaian kunjungannya, ia mendatangi lokasi pengungsian, berdialog dengan warga, memeriksa kondisi fasilitas publik, serta memastikan bantuan pemerintah menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Mendagri mengatakan pemerintah pusat akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda), kementerian, lembaga, dan badan usaha milik negara (BUMN) untuk menangani dampak bencana. “Pemerintah pusat pasti enggak akan tinggal diam. Kita keroyok semua ya,” kata Tito dalam keterangannya sebagaimana diberitakan Antara, Jumat, (21/08/2026).
Salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan data mengenai rumah rusak, fasilitas ibadah, fasilitas pendidikan, sarana usaha, fasilitas kesehatan, bangunan pemerintahan, serta infrastruktur lainnya segera diperbarui dan dirapikan. Data tersebut nantinya menjadi pijakan bagi pemerintah untuk menentukan kebutuhan bantuan sekaligus menyusun langkah pemulihan.
“Kecepatannya sangat tergantung dari pendataan. Kalau didatakan, sudah nyampai ke Bupati, setelah itu ditandatangani juga oleh Kapolres sama Pak Kajari,” ujar Mendagri.
Selama berada di NTT, Tito juga meninjau penggunaan dana Transfer ke Daerah (TKD) di sejumlah kabupaten/kota. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan dukungan anggaran dapat digunakan secara tepat dalam penanganan dampak gempa.
Pada Minggu (16/8/2026), Tito mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Gempa Wilayah NTT dari Ruang Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Manggarai Barat. Dalam rapat tersebut, penanganan awal diarahkan pada penyelamatan korban dan pemulihan layanan dasar, termasuk listrik, telekomunikasi, bahan bakar minyak (BBM), logistik, serta penanganan warga yang meninggal dan mengalami luka.
Sehari kemudian, Tito meninjau Desa Satar Kampas, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, yang disebut sebagai salah satu wilayah terdampak paling parah. Ia mendorong agar bantuan untuk daerah tersebut diprioritaskan.
Dalam kunjungan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyalurkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia. Bantuan lain berupa dua unit generator set (genset), 10 unit velbed, serta uang tunai Rp200 juta juga diberikan untuk dua desa. Tito turut memberikan bantuan pribadi kepada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Abdurrahman Wahid.
Penanganan juga menyasar kebutuhan dokumen warga yang terdampak. Di Nagekeo, Tito memastikan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri membantu penerbitan kembali dokumen kependudukan, seperti KTP elektronik (KTP-el), akta kelahiran, dan Kartu Keluarga (KK).
Koordinasi juga diarahkan kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk penerbitan kembali dokumen pertanahan. Sementara itu, kepolisian akan dikoordinasikan untuk membantu penerbitan kembali Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Izin Mengemudi (SIM).
Di Desa Waekokak, Kabupaten Nagekeo, Mendagri juga menyerahkan santunan Rp15 juta kepada ahli waris korban meninggal dunia. Sebelumnya, pada Selasa (18/8/2026), bantuan serupa diberikan kepada ahli waris korban di Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende.
Rangkaian peninjauan kemudian berlanjut ke Kabupaten Sikka pada Rabu (19/8/2026). Di wilayah tersebut, Tito kembali menekankan pentingnya pembaruan data dampak gempa karena hasil pendataan akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Dari Dinas Kesehatan kan bisa komunikasi dengan Menteri Kesehatan. Kalau fasilitas pendidikan nanti Menteri Dikdasmen. Iya. Dan bangunan pemerintah nanti kita minta ya (Kementerian) PU,” tutur Mendagri.
Selain persoalan data dan dokumen, pemerintah juga memberikan bantuan langsung kepada warga. Di Kampung Kajulaki, Mbay, Tito menyerahkan uang tunai Rp50 juta kepada Ketua Rukun Tetangga (RT) untuk dibagikan kepada masyarakat. Di Maumere, ia juga menitipkan Rp200 juta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Pulau Palue.
Pemerintah pusat memastikan pengawalan penanganan gempa tidak berhenti pada masa tanggap darurat. Pembaruan data di tingkat daerah diharapkan mempercepat koordinasi antarkementerian dan lembaga sehingga bantuan, pemulihan layanan publik, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi dapat dilakukan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak. []
Redaksi02 | Nadiya.
