JAKARTA – Penguatan akses listrik dan pengembangan energi berbasis potensi desa menjadi salah satu fokus kerja sama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dengan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) dan Yayasan Educare Smart Serbaindo (YESS).
Kolaborasi tersebut diarahkan untuk mendorong pembangunan desa secara lebih luas, termasuk menyelesaikan persoalan desa yang hingga kini belum memperoleh akses listrik. Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama di Jakarta, Kamis (20/8/2026), sebagaimana diberitakan Antara, Kamis, (20/08/2026).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDT Taufik Madjid mengatakan luasnya cakupan pembangunan desa membuat pemerintah membutuhkan dukungan berbagai pihak agar program pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Jumlah desa di Indonesia itu 75.266. Oleh karena itu, Kemendes perlu kolaborasi untuk memastikan pembangunan desa terus berjalan,” kata Taufik Madjid.
Menurut Taufik, kerja sama dengan PLN EPI secara khusus diharapkan dapat membantu menangani persoalan desa yang belum memiliki akses listrik. Kolaborasi tersebut juga mencakup pengembangan ekosistem biomassa berbasis ekonomi kerakyatan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Pengembangan biomassa melalui BUMDes diarahkan untuk mendukung transisi energi sekaligus pencapaian target net zero emission di desa dan daerah tertinggal. Skema tersebut diharapkan dapat menghubungkan potensi ekonomi masyarakat desa dengan kebutuhan energi yang berkelanjutan.
Sementara itu, kerja sama Kemendes PDT dengan YESS berfokus pada pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal. Pemerintah berharap kolaborasi lintas lembaga tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi diwujudkan melalui program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Taufik juga menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto meminta hasil kerja sama yang telah disepakati segera ditindaklanjuti dan dipastikan terealisasi di lapangan.
Selain pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi, Kemendes PDT juga mendorong jajarannya merespons informasi negatif mengenai desa yang beredar di media sosial dengan memberikan penjelasan berdasarkan fakta.
“Kita diharapkan beri klarifikasi jika menemukan narasi atau konten negatif di media sosial,” kata Taufik.
Yandri menegaskan Kemendes PDT akan terus memperluas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut dia, pembangunan tidak hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai pihak.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat pembangunan, terutama bagi desa yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar, akses energi, serta peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara