Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
AMBON – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi penggerak ekonomi masyarakat dengan memangkas rantai distribusi hasil pertanian dan perikanan sekaligus memperluas akses pasar bagi petani dan nelayan.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan pembentukan KDKMP telah menjangkau seluruh desa dan kelurahan di wilayah Maluku. Koperasi tersebut diarahkan tidak berhenti pada pembentukan kelembagaan, tetapi mampu menjalankan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Di bidang ekonomi kerakyatan, telah terbentuk 1.235 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Jumlah tersebut sesuai dengan jumlah desa dan kelurahan di Provinsi Maluku,” kata Hendrik sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Jumat, (21/08/2026).
Menurut Hendrik, keberadaan KDKMP dapat dimanfaatkan untuk memperpendek rantai pasok kebutuhan pokok sehingga masyarakat memperoleh barang dengan harga lebih terjangkau. Pada saat yang sama, koperasi dapat menjadi tempat penampungan hasil produksi petani dan nelayan di tingkat desa dan kelurahan.
Pemprov Maluku mencatat dari 1.203 KDKMP yang disebut telah terbentuk, sebanyak 51 gerai telah selesai dibangun. Lebih dari 500 koperasi juga telah memiliki akta badan hukum, sedangkan sebagian lainnya masih menjalani proses pengesahan.
“Kita berharap koperasi ini benar-benar menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,” ujarnya.
Hendrik menjelaskan KDKMP merupakan program strategis nasional berbasis gotong royong yang mencakup wilayah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru hingga Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
Penguatan koperasi di tingkat desa dinilai penting karena masyarakat dapat memiliki ruang lebih besar untuk mengelola potensi ekonomi lokal. Skema tersebut sekaligus diharapkan mengurangi ketergantungan terhadap jalur distribusi yang panjang.
Dalam pelaksanaannya, KDKMP diarahkan bekerja sama dengan distributor untuk menyediakan kebutuhan pokok. Koperasi juga diharapkan mampu membeli dan menampung hasil pertanian serta perikanan masyarakat dengan harga yang adil sehingga petani dan nelayan memiliki akses pasar yang lebih baik.
Selain perdagangan dan penyerapan hasil produksi, KDKMP berpotensi menjadi salah satu akses permodalan bagi masyarakat melalui kerja sama dengan perbankan pemerintah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
“Yang paling penting adalah koperasi ini harus memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan mampu menggerakkan potensi yang ada di masing-masing desa dan kelurahan,” kata Hendrik.
Dengan kondisi geografis Maluku yang terdiri atas banyak wilayah kepulauan, Pemprov Maluku mendorong agar pengembangan KDKMP disesuaikan dengan karakteristik serta potensi ekonomi setiap daerah. Dengan demikian, koperasi tidak harus menerapkan pola usaha yang seragam, tetapi dapat berkembang berdasarkan kebutuhan dan keunggulan lokal masing-masing wilayah.
Pemprov Maluku juga melanjutkan penguatan kelembagaan dan legalitas koperasi agar KDKMP dapat beroperasi secara berkelanjutan serta menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat di daerah. []
Redaksi02 | Nadiya.
