Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MEDAN – Pemerintah memperluas jangkauan perlindungan keimigrasian hingga tingkat desa dengan mengukuhkan 53 Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) dan memberikan sertifikat kepada 171 Desa Binaan Imigrasi di Kota Medan, Sumatera Utara, Kamis (20/8/2026). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat edukasi, pencegahan, serta deteksi dini terhadap berbagai pelanggaran keimigrasian di tengah masyarakat.
Penguatan peran Pimpasa menjadi salah satu strategi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) untuk membuat layanan dan pengawasan keimigrasian lebih dekat dengan masyarakat. Program tersebut juga diarahkan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana penyelundupan manusia (TPPM) sejak dari lingkungan desa.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan keberadaan jajaran Kemenimipas di tengah masyarakat merupakan bagian dari upaya negara memenuhi kebutuhan warga terhadap dokumen dan layanan publik. Pernyataan tersebut sebagaimana dilansir Antara, Kamis, (20/08/2026).
“Harapan kami, kehadiran Kemenimipas di tengah masyarakat adalah sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses pemenuhan dokumen negara,” kata Agus.
Menurut Agus, pelayanan publik harus mudah dijangkau sekaligus tetap menjaga kualitas, integritas, dan akuntabilitas. Karena itu, pemerintah tidak hanya memperkuat layanan di pusat perkotaan, tetapi juga menghadirkan pendekatan pelayanan hingga tingkat desa.
“Karena itu, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan responsif kepada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, Agus juga meresmikan operasional tiga immigration lounge di Kota Medan. Layanan tersebut ditempatkan sebagai bagian dari penguatan akses pelayanan keimigrasian di kawasan perkotaan, sementara Desa Binaan Imigrasi menjadi instrumen pendekatan pelayanan dan perlindungan masyarakat di tingkat desa.
Pimpasa diposisikan sebagai ujung tombak Kemenimipas dalam memberikan edukasi, membangun koordinasi, dan melakukan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian. Peran tersebut menjadi penting dalam upaya mencegah masyarakat menjadi korban TPPO, TPPM, maupun kejahatan keimigrasian lainnya.
“Jadikan Desa Binaan Imigrasi sebagai ruang edukasi, dan deteksi dini untuk melindungi masyarakat dari ancaman TPPO, TPPM maupun kejahatan keimigrasian lainnya,” ucap Agus.
Selain menjalankan fungsi edukasi dan pengawasan, 53 Pimpasa yang dikukuhkan diminta menjaga integritas serta mengedepankan profesionalisme dan empati ketika menjalankan tugas di tengah masyarakat. Keberadaan mereka diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan keimigrasian.
Penguatan layanan di desa tersebut berjalan beriringan dengan pengembangan layanan berbasis digital melalui immigration lounge. Pemerintah menempatkan kedua pendekatan itu sebagai bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
“Jadikan Desa Binaan Imigrasi sebagai ruang edukasi, dan deteksi dini untuk melindungi masyarakat dari ancaman TPPO, TPPM maupun kejahatan keimigrasian lainnya,” ucap Agus.
Program Desa Binaan Imigrasi merupakan implementasi 15 Program Aksi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, khususnya Program Aksi Nomor 4 mengenai penyuluhan hukum keimigrasian oleh Pimpasa. Sementara itu, immigration lounge menjadi bagian dari Program Aksi Nomor 1 mengenai penguatan layanan keimigrasian berbasis digital.
“Karena itu, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, nyaman, dan responsif kepada masyarakat,” ujarnya.
Penguatan layanan dari kota hingga desa tersebut diharapkan membuat masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dan layanan keimigrasian sekaligus meningkatkan kemampuan warga mengenali potensi kejahatan sejak dini. Dengan demikian, pelayanan publik dan perlindungan masyarakat dapat berjalan bersamaan dengan pengawasan untuk menjaga kedaulatan negara. []
Redaksi02 | Nadiya.
