Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
JAKARTA – Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didorong tidak berhenti sebagai pengelola usaha, tetapi berkembang menjadi penggerak produksi dan pencipta nilai tambah di tingkat desa. Penguatan tersebut dinilai dapat membuka lapangan kerja, memperluas pasar produk lokal, dan meningkatkan pendapatan asli desa.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keberadaan BUMDes yang telah beroperasi di berbagai desa perlu dioptimalkan agar mampu membangun rantai pasok ekonomi lokal. Menurut dia, penguatan kelembagaan dan orientasi usaha menjadi penting agar potensi ekonomi desa dapat dikembangkan secara produktif.
“Perlu penguatan peran BUMDes, yang sesungguhnya selama ini sudah ada dan beroperasi,” ujar Wijayanto di Jakarta, Selasa (18/8), sebagaimana diberitakan Koran Jakarta, Rabu, (19/08/2026).
Ia mengatakan pengembangan ekonomi desa dapat diarahkan melalui konsep satu desa satu produk unggulan. Model tersebut memungkinkan desa tidak hanya berperan sebagai tempat distribusi barang, tetapi juga menghasilkan produk dengan nilai tambah.
Dalam konteks itu, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) juga dinilai perlu memiliki fungsi yang lebih luas. Wijayanto mengingatkan koperasi tersebut sebaiknya tidak hanya menjadi tempat penjualan atau distribusi barang, melainkan ikut terlibat dalam kegiatan produksi.
“KDKMP didorong jangan hanya menjadi warung atau outlet distribusi, tetapi juga menjadi bagian dari proses produksi, walaupun ini tidak mudah,” jelasnya.
Penguatan BUMDes dan KDKMP dinilai dapat berjalan beriringan dalam membangun ekosistem ekonomi desa. BUMDes dapat mengembangkan potensi usaha berdasarkan karakteristik wilayah, sedangkan koperasi dapat memperkuat akses terhadap pasar dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan 30.000 KDKMP dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Target tersebut diarahkan untuk memperkuat koperasi sebagai pusat ekonomi rakyat sekaligus mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tingkat desa.
“Target kita 30.000 koperasi beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Ini target,” ujar Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI pada 14 Agustus lalu.
Dari sekitar 10.000 KDKMP yang telah beroperasi, sebanyak 3.300 koperasi disebut telah berjalan secara optimal. Sementara itu, koperasi lainnya masih berada dalam tahap penyesuaian.
Penguatan peran BUMDes dan koperasi pada akhirnya diharapkan tidak berhenti pada peningkatan jumlah unit usaha. Pengembangan produksi lokal, penciptaan lapangan kerja, perluasan akses pasar, dan peningkatan nilai tambah menjadi bagian penting agar aktivitas ekonomi desa memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
