Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
DEPOK – Nilai karbon yang tersimpan di ekosistem mangrove mulai diproyeksikan menjadi salah satu sumber manfaat ekonomi bagi masyarakat pesisir. Pemerintah bersama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia (FMIPA UI) menyiapkan pemetaan kawasan mangrove untuk menghitung potensi ekonominya sekaligus membuka peluang pemberian insentif kepada masyarakat dan industri.
Rencana tersebut menjadi bagian dari program mobilisasi nilai ekonomi mangrove yang diluncurkan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama Universitas Indonesia (UI) di Balai Sidang UI, Depok, Jawa Barat, Senin.
Dekan FMIPA UI Tito Latif Indra mengatakan pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan akan digunakan untuk memetakan kawasan mangrove di sepanjang pesisir Jawa secara lebih presisi. Pemetaan itu menjadi dasar untuk mengetahui luasan mangrove dan menghitung nilai ekonomi yang terkandung di dalamnya, sebagaimana diberitakan Antara, Senin, (10/08/2026).
Tito mengatakan pendekatan tersebut memperluas perhitungan nilai karbon yang selama ini lebih banyak diterapkan pada kawasan hutan. Menurut dia, potensi karbon dari mangrove perlu dihitung karena ekosistem tersebut memiliki fungsi lingkungan sekaligus peluang ekonomi yang dapat dimanfaatkan bagi masyarakat di wilayah pesisir.
“Jadi itulah memang kita ada pergeseran untuk bisa di terapkan teknologi ini kedepannya,” katanya.
Ia menilai pengembangan nilai ekonomi mangrove memiliki keterkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan. Masyarakat di sekitar kawasan mangrove berpeluang memperoleh manfaat ekonomi, termasuk melalui pendapatan yang berasal dari aktivitas industri di wilayah tersebut.
“Lebih lanjut Tito mengatakan untuk program-program pengentasan kemiskinan itu sangat berhubungan, nanti ada semacam nilai yang di dapatkan untuk masyarakat sendiri di daerah tersebut, hasilnya kami memperoleh pendapatan dari industri-industri yang ada di daerah tersebut.”
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Desa, Desa Tertinggal, dan Desa Tertentu Kemenko PM Abdul Haris mengatakan mangrove menjadi penting karena memiliki kemampuan menyerap karbon dalam jumlah besar. Kondisi tersebut dinilai relevan dengan kawasan industri yang berkembang di sepanjang Pulau Jawa.
“Kenapa mangrove itu menjadi poin penting, karena ternyata mangrove kita ini hampir menguasai 20 persen dunia atau hampir 3,4 juta area nya,” kata Abdul Haris.
Menurut dia, industri yang menghasilkan emisi karbon perlu memiliki skema insentif bagi masyarakat yang turut menjaga ekosistem mangrove. Selama ini, masyarakat dan pemerintah menjalankan upaya pemeliharaan mangrove, sementara manfaat ekonomi dari fungsi penyerapan karbon belum sepenuhnya dikembangkan.
“Harusnya ada insentif, nah ini harusnya mungkin kami pemerintah khususnya Kemenko, kerjasama dengan tim teknis khususnya, karena mangrove itu di bawah Kementerian Kehutanan dan juga Kementrian Lingkungan Hidup nanti akan mencoba kerja sama,” ujarnya.
Pemerintah selanjutnya akan mendorong kerja sama dengan kementerian teknis yang menangani kehutanan dan lingkungan hidup untuk mengembangkan skema tersebut. Pemetaan dan penghitungan nilai karbon diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membangun mekanisme ekonomi yang memberi manfaat kepada masyarakat sekaligus mendorong industri ikut mendukung pelestarian mangrove. []
Redaksi02 | Nadiya.
