Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANDUNG – Penguatan ekonomi dan pembangunan di tingkat desa dinilai menjadi salah satu cara untuk mencegah warga Jawa Barat terjebak dalam pekerjaan berisiko di luar daerah maupun luar negeri. Karena itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) diminta tidak hanya berperan dalam pembangunan fisik, tetapi juga ikut memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (DPP LPM RI) di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Minggu (9/8/2026). Sebagaimana diberitakan Warta Ekonomi, Minggu (09/08/2026), Dedi menilai keberadaan LPM dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mempercepat pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan.
Menurut Dedi, penguatan ekonomi desa perlu diarahkan agar masyarakat memiliki sumber pendapatan yang memadai. Kondisi tersebut diharapkan dapat mengurangi dorongan warga untuk menerima tawaran pekerjaan berupah tinggi yang berpotensi membawa mereka ke situasi rentan.
“Saya berharap LPM menjadi penggerak dan mitra kerja Provinsi Jawa Barat dalam melakukan percepatan pembangunan dari desa dan kelurahan, seperti pengerukan sungai, pengaspalan jalan, pembangunan rumah rakyat miskin hingga pemasangan jaringan listrik,” ujar Dedi, Minggu (9/8/2026).
Dedi juga mengaitkan penguatan ekonomi desa dengan upaya mencegah perdagangan orang. Ia mencontohkan adanya warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere dan mengalami persoalan ketenagakerjaan serta kekerasan.
“Saya mohon maaf. Ada warga Jabar yang bekerja di tempat hiburan di Maumere sebanyak 12 orang. Upah tidak sesuai, ada penganiayaan dan pelecehan. Saya sedang berusaha untuk memulangkan dan pemilik tempat hiburan dalam proses pidana. Kita terus dampingi,” jelasnya.
Selain persoalan migrasi kerja, Dedi meminta LPM ikut memperhatikan sejumlah masalah sosial yang berkembang hingga wilayah pedesaan. Ia menyoroti perjudian daring, pinjaman daring, serta peredaran tramadol yang menurutnya telah menjangkau warung-warung di wilayah pedesaan.
Ia juga menyebut perputaran uang perjudian daring di Jabar mencapai Rp2,5 triliun. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut membutuhkan kewaspadaan dan gerakan bersama agar tidak semakin mengganggu ketahanan keluarga serta masa depan generasi muda.
“Seluruh rakyat harus membuat gerakan yang terstruktur dari pusat sampai daerah untuk melakukan perlawanan. Ini bukan sekadar kriminal, namun menjadi masalah global yang dapat melumpuhkan masa depan anak bangsa dan generasi masa depan,” katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP LPM RI sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar Iswara menegaskan kesiapan organisasi tersebut menjadi mitra pemerintah dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia hingga tingkat desa dan kelurahan.
Iswara menyebut pelantikan pengurus dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) perdana LPM RI menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan agenda kerja untuk lima tahun mendatang.
“Alhamdulillah acara ini dihadiri langsung oleh Menko Polkam, perwakilan dari Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi yang juga melakukan penandatanganan kerja sama, serta Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang memberikan motivasi kepada seluruh pengurus LPM,” ujar Iswara.
Rakernas tersebut diikuti perwakilan LPM dari 33 provinsi dan sekitar 300 pengurus kabupaten serta kota dari seluruh Indonesia. Organisasi tersebut sebelumnya bernama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebelum berganti nama menjadi LPM.
Dalam agenda tersebut, jajaran LPM juga mendapat pembekalan dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) serta arahan mengenai pembangunan dari Dedi. LPM RI menyatakan komitmennya mendukung program prioritas pemerintah, termasuk Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kami siap menjalankan dan mengawal program-program Asta Cita Bapak Presiden hingga ke tingkat masyarakat,” pungkasnya.
Penguatan peran LPM diharapkan tidak berhenti pada pembangunan infrastruktur, tetapi turut mendorong kemandirian ekonomi, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas kehidupan warga hingga ke tingkat desa dan kelurahan. []
Redaksi02 | Nadiya.
