Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
PULAU MOROTAI – Ancaman abrasi yang telah berlangsung sekitar dua dekade di Desa Joubela, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai (Morotai), mendapat perhatian serius dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia (RI). Pemerintah pusat berkomitmen menindaklanjuti persoalan tersebut setelah meninjau langsung dampaknya terhadap lingkungan pesisir dan permukiman warga.
Perhatian itu disampaikan saat Deputi II BNPP RI Edfrie R. Maith bersama Asisten Deputi (Asdep) Bidang Perikanan dan Kelautan BNPP RI Yedi Rahmat melakukan kunjungan kerja ke Morotai pada Rabu (24/6/2026). Selain memantau kondisi abrasi di Desa Joubela, rombongan juga meninjau pelaksanaan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang menjadi prioritas pemerintah pusat di kawasan perbatasan.
Asdep Bidang Perikanan dan Kelautan BNPP RI, Yedi Rahmat, mengatakan kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi masyarakat yang terdampak abrasi sekaligus memastikan kebutuhan warga di wilayah perbatasan mendapat perhatian pemerintah.
“Kami datang untuk melihat langsung kondisi masyarakat. Berdasarkan informasi warga, abrasi ini sudah terjadi kurang lebih 20 tahun dan saat ini menjadi perhatian karena dampaknya semakin besar,” ujar Yedi, sebagaimana diberitakan Halmaherapost, Kamis (25/06/2026).
Menurutnya, hasil peninjauan lapangan menunjukkan abrasi yang terjadi di Desa Joubela semakin mengkhawatirkan karena telah mendekati kawasan permukiman warga. Temuan tersebut akan dilaporkan kepada pimpinan BNPP untuk dikoordinasikan lebih lanjut dengan kementerian teknis terkait.
“BNPP merupakan lembaga koordinasi yang bertugas membantu dan memfasilitasi daerah-daerah perbatasan. Kondisi abrasi di Joubela ini akan kami tindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait,” katanya.
Selain persoalan abrasi, BNPP juga memastikan program RTLH berjalan sesuai sasaran. Program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang menjadi fokus pembangunan nasional.
“Program RTLH merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam membantu masyarakat, terutama di wilayah perbatasan yang menjadi bagian penting dari pembangunan nasional,” ungkapnya.
Yedi menegaskan pihaknya akan terus mengawal berbagai kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Kami akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai agar berbagai persoalan masyarakat dapat dicarikan solusi terbaik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Morotai, Muhammad Sahrim Djen, menyebut kunjungan BNPP RI merupakan hasil koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mempercepat penyelesaian persoalan masyarakat perbatasan.
Ia menjelaskan Morotai memperoleh kuota 150 unit RTLH yang saat ini sedang diproses oleh tim Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bersama instansi terkait.
“Untuk program RTLH, Morotai mendapatkan kuota sebanyak 150 unit rumah tidak layak huni yang saat ini sedang diproses oleh tim BSPS dan balai terkait,” ujarnya.
Terkait abrasi di Desa Joubela, Sahrim berharap koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat segera menghasilkan langkah konkret untuk melindungi kawasan pesisir dan permukiman warga.
“Persoalan abrasi ini sudah sangat mendesak. Dampaknya bukan hanya terhadap lingkungan pesisir, tetapi sudah mengancam rumah warga. Bahkan ada beberapa rumah yang roboh akibat abrasi,” tandasnya.
Kunjungan tersebut diharapkan menjadi langkah awal percepatan penanganan abrasi sekaligus memperkuat pelaksanaan program RTLH agar masyarakat perbatasan memperoleh perlindungan lingkungan dan kualitas hunian yang lebih baik. []
Redaksi02 | Nadiya.
