Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
MANGGARAI BARAT – Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) menyerap berbagai aspirasi warga dalam program penguatan hak asasi manusia (HAM) yang digelar di tiga desa di wilayah Manggarai Raya. Beragam persoalan yang disampaikan masyarakat mencakup perlindungan kelompok rentan, akses layanan kesehatan, konflik lahan, pengangguran, infrastruktur dasar, hingga meningkatnya kasus bunuh diri yang menjadi perhatian warga setempat.
Kegiatan bertema Menuju Desa Berperadaban Hak Asasi Manusia tersebut dilaksanakan pada 18–22 Juni 2026 di Desa Wajur, Kecamatan Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat; Desa Iteng, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai; serta Desa Satar Punda Barat, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur (Matim). Dalam forum tersebut, masyarakat berharap berbagai persoalan yang mereka hadapi dapat diteruskan KemenHAM kepada pemerintah pusat dan kementerian terkait.
Kepala Desa (Kades) Wajur, Stefanus Agats, mengatakan kelompok rentan di wilayahnya masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan sosial dan kesehatan.
“Contoh masyarakat yang memiliki sakit ODGJ dan disabilitas tidak mempunyai akses dan program-program sosial dari pemerintah bahkan akses kesehatan,” ujarnya.
Narasumber lokal, Marselinus Jeramun, menilai kelompok rentan seperti nelayan, petani, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin masih mengalami hambatan dalam memperoleh hak-hak dasar. Menurutnya, pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perlindungan sosial, serta akses terhadap sumber ekonomi belum berjalan optimal.
Di Desa Iteng, narasumber lokal Yuda Makhabeus Adventino Ngelon menyoroti meningkatnya kasus bunuh diri di Manggarai Raya. Ia juga mengangkat persoalan tingginya angka pengangguran, anak putus sekolah akibat kemiskinan, serta kondisi perempuan dan anak yang ditinggalkan anggota keluarga yang bekerja di luar negeri karena tekanan ekonomi.
Selain itu, Yuda menyoroti kesulitan yang dihadapi petani akibat turunnya harga jual beras di tingkat petani. Kondisi tersebut dinilai memperlemah kemampuan ekonomi keluarga dan meningkatkan risiko anak putus sekolah di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Sementara itu, warga Desa Satar Punda Barat menyampaikan persoalan infrastruktur dasar yang masih belum terpenuhi. Ketua Stasi Jongkoe, Ardianus Rasidin, mengatakan masih terdapat satu kampung yang belum menikmati aliran listrik. Warga juga mengeluhkan kondisi jalan dan jembatan yang belum memadai serta belum menerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Staf Khusus Menteri Hak Asasi Manusia Bidang Transformasi Digital dan Komunikasi Media KemenHAM, Thomas Harming Suwarta, mengatakan desa dipilih sebagai lokasi kegiatan karena memiliki posisi strategis dalam pembangunan HAM nasional.
“Di mana bangsa yang maju pasti itu bermula dari desa. HAM pun demikian, harus kita mulai dari kampung-kampung dan dari desa-desa,” ungkap Thomas sebagaimana diberitakan Voxntt, Kamis (25/06/2026).
Menurut Thomas, pembangunan HAM di tingkat desa sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang menempatkan masyarakat pedesaan sebagai sasaran berbagai program pemerintah, seperti Koperasi Desa Merah Putih, Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan, MBG, dan program Pengecekan Kesehatan Gratis.
Ia menjelaskan KemenHAM tengah menyiapkan agenda penguatan peradaban HAM di tingkat desa melalui pembentukan penggerak HAM yang akan menjadi ujung tombak pelaksanaan program tersebut.
“Untuk tahun ini kita lakukan perekrutan 200 Penggerak HAM di tingkat desa dan kelurahan yang nantinya menjadi ujung tombak pembangunan HAM” katanya.
“Bagaimana pun hadirnya penggerak HAM di seluruh desa di Indonesia akan memastikan hadirnya juga aspek-aspek penghormatan, pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia,” katanya lagi.
Thomas menambahkan berbagai persoalan HAM masih banyak ditemukan di desa, mulai dari hak atas hidup, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, rasa aman, lingkungan hidup yang baik, hingga hak atas pembangunan. Persoalan kelompok rentan, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta konflik lahan juga masih membutuhkan perhatian pemerintah agar pembangunan HAM dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan merata. []
Redaksi02 | Nadiya.
