Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
SOFIFI – Pengukuhan kepengurusan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) Maluku Utara (Malut) periode 2026–2031 diharapkan menjadi penguat kolaborasi dalam pembangunan dan pengawasan pemerintahan desa. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut menilai keberadaan organisasi tersebut dapat memperkuat tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ABPEDNAS se-Malut resmi dikukuhkan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Reda Manthovani, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 173/SK/DPP ABPEDNAS/VI/2026 tentang Pengesahan DPD ABPEDNAS Provinsi Malut Masa Bakti 2026–2031. Kegiatan berlangsung di Sofifi, Kamis (18/6/2026).
Gubernur Malut, Sherly Laos, menyampaikan harapan agar pengukuhan tersebut menjadi momentum penting dalam membangun sinergi lintas sektor untuk mempercepat kemajuan desa di wilayah Malut.
“Terima kasih sebesar-besarnya kepada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen atas kehormatan hadir dan melantik langsung. Ini menjadi penyemangat besar bagi kami dalam membangun Maluku Utara,” ujar Sherly Laos.
Sherly juga menyampaikan apresiasi kepada pengurus ABPEDNAS yang baru dilantik serta berharap organisasi tersebut mampu berkontribusi dalam penguatan pembangunan desa.
“Pengukuhan ini menjadi langkah nyata bagi Bapak/Ibu untuk kedepan membangun dan memajukan desa Maluku Utara” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Reda Manthovani menjelaskan bahwa program Jaga Desa merupakan bagian dari upaya negara untuk memastikan desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional dapat dikelola secara tertib dan bertanggung jawab.
“Kejaksaan melalui fungsi intelijen hadir tidak semata dalam perspektif penegakan hukum yang represif, melainkan pada pengawasan preventif, pembinaan, dan penguatan manajemen pemerintahan desa,” terang Jamintel.
Menurut Reda, terdapat lebih dari 75 ribu desa di Indonesia yang membutuhkan penguatan tata kelola. Karena itu, sinergi antara Kejagung dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dinilai penting untuk mencegah potensi penyimpangan melalui peningkatan kapasitas dan integritas kelembagaan desa.
Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, menyampaikan dukungannya terhadap kolaborasi yang dibangun melalui ABPEDNAS.
“Saya menyampaikan salam hangat Bapak Presiden Prabowo untuk seluruh rakyat Maluku Utara. Pengukuhan ABPEDNAS ini menjadi angin segar pembangunan berkelanjutan di sini” ujar Raffi Ahmad singkat.
ABPEDNAS diharapkan menjadi jembatan komunikasi antara desa dan pemerintah dalam menginventarisasi berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih cepat dan efektif.
Selain pengukuhan pengurus, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejagung RI dan ABPEDNAS. Kesepakatan itu menjadi landasan sinergi pengawasan desa ke depan, sebagaimana diberitakan Tribun Ternate, Jumat, (19/06/2026).
Melalui kepengurusan baru dan dukungan berbagai pihak, penguatan peran BPD diharapkan mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa serta memastikan pemanfaatan dana desa dan program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. []
Redaksi02 | Nadiya.
