Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BARABAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Hulu Sungai Tengah (HST) memperkuat upaya pencegahan stunting dan peningkatan layanan kesehatan dasar melalui sosialisasi pembinaan Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKD/K). Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap masih tingginya angka ibu hamil bermasalah gizi dan balita stunting di daerah tersebut.
Kegiatan sosialisasi yang berlangsung di Aula Kecamatan Batu Benawa, Rabu (03/06/2026), melibatkan unsur kecamatan, Dinas Kesehatan Kabupaten HST, kepala puskesmas, pengelola UPKD/K, kader kesehatan, pembakal, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) desa, kepala sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Samsul Rizal menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen memperluas akses pelayanan kesehatan hingga ke desa dan kelurahan melalui penguatan layanan kesehatan primer.
“Tujuan utamanya adalah agar masyarakat dapat lebih mudah memperoleh pelayanan kesehatan dasar yang sesuai standar dan berkualitas,” ujar Samsul Rizal.
Menurutnya, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam penyelenggaraan layanan kesehatan tingkat desa, mulai dari pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan yang belum optimal hingga perlunya peningkatan standardisasi pengelolaan UPKD/K serta penyusunan profil kesehatan desa.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemkab HST terus mendorong penguatan tata kelola pelayanan kesehatan, legalitas kader kesehatan, integrasi layanan kesehatan primer, serta pembinaan berkelanjutan kepada seluruh pelaksana program kesehatan masyarakat.
Selain fokus pada layanan kesehatan, pemerintah daerah juga memberi perhatian khusus terhadap penanganan stunting. Berdasarkan data kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2026, sebanyak 506 dari 4.834 ibu hamil mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK), sementara 423 ibu hamil tercatat mengalami anemia.
Kondisi tersebut berdampak pada angka kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) yang mencapai 115 bayi dari total 1.579 kelahiran. Sementara itu, dari 13.624 balita di HST, sebanyak 1.810 anak atau 13,29 persen masih berstatus stunting.
“Data ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa penanganan stunting harus dimulai dari akarnya, yakni memastikan ibu hamil sehat, tercukupi gizinya dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal,” katanya.
Ia menambahkan, keberhasilan penanganan stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah desa, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat secara bersama-sama.
Melalui kegiatan ini, Pemkab HST berharap tercipta kesamaan persepsi dan penguatan komitmen lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat serta menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas, sebagaimana diberitakan Barito Raya Post, Rabu (03/06/2026). []
Redaksi02 | Nadiya.
