Desa Nusantara Jaringan Media Desa Nusantara
Related Articles
BANTAENG – Warga Desa Labbo, Kabupaten Bantaeng (Bantaeng), Sulawesi Selatan (Sulsel), mengeluhkan dampak pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai menghambat pembangunan desa akibat pengurangan alokasi anggaran, sekaligus memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah tersebut.
Keluhan tersebut disampaikan warga dalam Diskusi Publik bertema Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan yang digelar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) secara daring pada Senin (4/5/2026), sebagaimana diberitakan Tempo, Senin (04/05/2026).
Salah satu warga Desa Labbo, Ashar, mengungkapkan bahwa sejak program MBG berjalan, anggaran desa mengalami penyesuaian yang berdampak langsung pada tertundanya sejumlah program prioritas hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). “Sejak ada MBG, anggaran desa berkurang. Padahal desa masih sangat bergantung pada dana itu untuk pembangunan, seperti jalan dan fasilitas lainnya,” kata Ashar.
Ia menjelaskan, sejumlah rencana pembangunan infrastruktur yang sebelumnya menjadi prioritas warga kini tidak terealisasi. Kondisi ini turut memengaruhi distribusi hasil pertanian yang menjadi sumber utama ekonomi masyarakat desa. “Yang seharusnya jadi prioritas justru tidak jalan. Ini berbalik dengan kebutuhan masyarakat desa,” ujarnya.
Selain berdampak pada pembangunan fisik, warga juga merasakan tekanan pada sektor ekonomi. Ashar menuturkan harga kebutuhan pangan mengalami kenaikan sejak program MBG diterapkan.
Hal senada disampaikan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Labbo, Rahmad Saldi Asiddiq. Ia menyebutkan sempat terjadi kelangkaan bahan pokok seperti beras dan ayam karena pasokan lebih dahulu terserap untuk kebutuhan program MBG. “Beras susah didapat karena sudah dibeli lebih dulu untuk MBG dengan harga lebih tinggi,” ujarnya.
Saldi juga menyoroti potensi konflik kepentingan di tingkat desa. Menurutnya, sebagian aparat desa turut terlibat dalam pelaksanaan program MBG sehingga fungsi pengawasan menjadi tidak optimal. “Yang seharusnya menjadi pengawas, mereka punya dapur MBG atau terlibat dalam MBG. Kalau semua terlibat, masyarakat mau mengadu ke siapa?” kata dia.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan adanya keluhan warga terkait berkurangnya akses bantuan pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang diduga berkaitan dengan penyesuaian data kesejahteraan (desil) di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Warga berharap pemerintah pusat mengevaluasi skema pendanaan program MBG agar tidak mengorbankan pembangunan desa serta memastikan keseimbangan antara program sosial dan kebutuhan infrastruktur. “Kalau desa tidak dibangun, masyarakat yang paling terdampak,” ujarnya. []
Redaksi02 | Nadiya.
